Tegas, Menteri PUPR Minta Rini Soemarno Copot Direksi Waskita

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku penanggungjawab Komite K2 telah menerima rekomendasi setelah Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) telah selesai menggelar rapat. Hasil rapat tersebut memberikan rekomendasi atas sejumlah proyek yang sempat dihentikan sementara, termasuk proyek yang mengalami kecelakaan konstruksi dalam beberapa waktu lalu.

Basuki mengatakan, rekomendasi tersebut telah disampaikan ke Menteri BUMN Rini Soemarno selaku penanggung jawab dari perusahaan milik negara terkait yang diberikan sanksi. "Sudah saya kirimkan kemarin (ke Menteri BUMN)," kata Basuki di Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018, seperti dikutip detik.com.

Salah satu rekomendasi sanksi yang dilayangkan adalah evaluasi dan penggantian pejabat hingga direksi sejumlah BUMN terkait. Adapun BUMN yang diminta diganti pejabat hingga direksinya mencakup PT Waskita Karya, PT Hutama Karya dan PT Virama Karya. Sementara BUMN lainnya seperti PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya diminta untuk mendapatkan teguran keras dari Kementerian BUMN.

"Sanksi untuk Waskita agar memperbaiki manajemen dan mengganti pejabat sampai dengan direksi. Kemudian Hutama Karya juga harus ada yang diganti sampai kepala proyek, karena baru sekali, tapi sudah ada yang meninggal. Tapi kalau Wijaya Karya dan Adhi Karya teguran sangat keras. Kalau Virama Karya, teguran keras dan mengganti kepala divisi atau apa (lupa saya)," jelasnya.