Mafirion: Grand Desain Perencanaan Tenaga Kerja Harus Penuhi 4 Poin Ini

| Jum'at, 20/04/2018 16:29 WIB
Mafirion: Grand Desain Perencanaan Tenaga Kerja Harus Penuhi 4 Poin Ini Wakil Ketua Komite Pelatihan Vokasi Nasional, Mafirion (dok @mafirion)

BANDA ACEH, RADARBANGSA.COM - Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (BINALATTAS) Kemenaker mengadakan Rapat Pimpinan untuk tahun anggaran 2018 pada hari Jumat-Sabtu, 20-21 April 2018 di BLK Kota Banda Aceh.

Acara yang dihadiri oleh 17 kepala BLK se Indonesia itu diawali dengan pembekalan dan up grading oleh Mafirion yang diundang khusus sebagai Wakil Ketua Komite Pelatihan Vokasi Nasional.

Dalam pidatonya, Mafirion, yang juga merupakan anggota komisi IX DPR RI tersebut menegaskan empat poin penting terkait dengan perencanaan Tenaga Kerja.

"Ada empat hal yang harus kita perhatikan dalam hal perencanaan tenaga kerja,” kata Mafirion.

Pertama, terang Mafirion, penggunaan segala perangkat kerja serta optimalisasi SDM sesuai dengan keahlian harus betul-berul efektif. Kedua, Mafirion juga meminta seluruh stake holder tenaga kerja merancang dan memperkirakan kebutuhan seefisien mungkin.

“Ketiga, pengembangan kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan. Dan terakhir mereview dan mengawasi proses keseluruhan,” ungkap pemilik Deltras United ini.

Mafirion melanjutkan, BLK harus bisa memberikan bekal yang cukup bagi angkatan tenaga kerja di Indonesia, jangan sampai kalah dengan tenaga kerja asing. “Agar BLK kita ada gaungnya, ada bunyinya,” pesan Mafirion.

Dalam hal transformasi dunia Industri baru baru ini, Mafirion mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tidak takut dengan ragam perubahan.

Menurutnya perubahan harus disikapi dengan bijak. Bijak dalam hal menyusun program yang dibutuhkan untuk memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Sementara klasifikasi angkatan kerja juga tak kalah penting, agar angkatan tenaga kerja kita bekerja sesuai bidang dan spesifikasinya, sehingga program bisa berjalan dengan efektif, bijak dan efisien.

Namun, yang paling penting dari kesemuanya adalah review dan evaluasi. Dia belum bisa percaya bahwa 3500 LPK yang tersebar di Indonesia benar-benar bisa memberikan output tenaga kerja yang memadai. Bahkan 284 UPTD dan 17 UPTP pun masih harus dikualifikasi outputnya.

“Kita harus benar-benar serius bekerja mukai dari sekarang, mengingat dalam satu tahun kita harus bisa menyediakan 50.000 tenaga kerja, yang artinya 1 bulan harus ada 5000 tenaga kerja,” pungkasnya. (Fendi)

Tags : Mafirion , BLK , Kemnaker , Komisi IX