Jawab Tudingan Prabowo, Kemenkeu: Predikat WTP dari BPK jadi Bukti

| Kamis, 07/02/2019 21:24 WIB
Jawab Tudingan Prabowo, Kemenkeu: Predikat WTP dari BPK jadi Bukti Kantor kementerian Keuangan RI, Jakarta. (Foto: Setkabgoid)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai tudingan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran pemerintah sekitar Rp500 triliun per tahun tidak benar. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan tudingan Prabowo tidak benar.

Dia menyebut pemerintah merasa sudah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan benar. Bahkan, lanjutnya, hasil pengelolaan itu dibuktikan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua tahun berturut-turut yakni tahun 2016 dan 2017.

"Setiap tahun, pelaksanaan APBN mendapat pemeriksaan atau audit dari BPK. hasil audit, BPK memberikan predikat WTP," ujarnya kepada cnnindonesia.com, Kamis, 7 Februari 2019.

Dia menjelaskan, pengelolaan anggaran yang baik juga tercermin dari cara pemerintah membelanjakan anggaran. Berdasarkan realisasi APBN 2018, pemerintah melakukan belanja mencapai Rp2.202,2 triliun per 2 Januari 2019 dan mencapai 99,2 persen dari target Rp2.220,7 triliun.

Selain itu, realisasi tersebut merupakan yang tertinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tahun 2017, realisasi belanja negara hanya Rp2.001,6 triliun atau 93,8 persen dari target negara.

Kemudian, Frans menegaskan jika ada pihak-pihak yang meragukan tata kelola APBN pemerintah, maka sebaiknya pihak-pihak tersebut melaporkan ke lembaga-lembaga terkait seperti BPK dan KPK.

"Kami sangat menentang korupsi pada pelaksanaan anggaran, APBN adalah uang rakyat, tidak boleh dikhianati sepeserpun," tegasnya.

Sebelumnya, Prabowo menyebut pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun, anggaran yang disusun pemerintah setiap tahun justru bocor dan dikorupsi.

"Dari Rp2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya. 

Tags : Kemenkeu RI , APBN , Prabowo Subianto

Berita Terkait