Kemnaker Nilai KPVN Strategis Dorong Tingkatkan Mutu SDM

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), akademisi, serikat pekerja, serta masyarakat sipil terus berkolaborasi dalam Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) memperkuat sistem vokasi. KPVN menyiapkan peta jalan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Hal ini selaras dengan arahanPresiden Joko Widodo yang menegaskan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan vokasi sangat penting dalam menyiapkan angkatan kerja kompeten dan berdaya saing tinggi untuk memenangkan kompetisi global.

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono, kolaborasi seluruh stakeholder penting untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif.Mendukung hal tersebut, lanjutnya, unsur Pemerintah (Kemnaker), Akademisi (UGM), dan Asosiasi Industri (Kadin& Apindo) telah berinisiatif membentuk Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) pada tahun 2017.

“KPVN berperan secara strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program,” ujarnya dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Meningkatkan Daya Saing Nasional Melalui Pelatihan Vokasi” di Jakarta Selasa, 16 Juli 2019.

Hadir sebagai pembicara  Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Ketua Komite Pelatihan Vokasi Nasional Anton J Supit, Wakil Ketua KPVN Harijanto, Direktur Jenderal Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono, ekonom senior Raden Pardede, Pembina KPVN Prof Tadjuddin Noor Effendy, Direktur UNI Global Union Asia Pasifik Kun Wardhana, dan Wakil Ketua KPVN Bob Azzam.

Bambang menjelaskan tahun ini ada pilot project yang dilakukan di antaranya pelatihan untuk 20.000 tenaga kerja terkena  PHK dengan menggunakan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Peserta adalah anggota BPJS TK yang terkena PHK dan pelatihan dapat dilakukan di BLK, LPK swasta atau Training CenterIndustri yang bekerjasama dengan BPJSKetenagakerjaan.

Dirjen Bambang juga menjelaskan,grand design pelatihan vokasi nasional sudah ada sejak tahun lalu, dan sudah 90 persen, serta akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia. “Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional,” ungkapnya.

Dalam kesempatan sama,Ketua KPVN Anton J. Supit mengatakan, kompetensi dan produktivitas angkatan kerja merupakan kunci kesuksesan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, dia menambahkan pembangunan sistem vokasi yang fokus pada 70 persen praktek kerja lapangan dan 30 persen teori sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja,” ujar Anton, yang juga yang juga Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.

Pembicara lain dalam FGD tersebut, yakni Dr. Kun Wardana Abyoto, Direktur UNI Global Union Asia Pasifik menuturkan,Serikat Pekerja (SP) perlu berperan aktif dalam Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD) agar dapat terlibat langsung dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur dan ekosistem pelatihan vokasi di setiap daerah.

Pada perusahaan, lanjutnya, perlu pembentukan Company Training Committee yang beranggotakan manajemen perusahaan dan SP. Komite ini bertujuan membahas mengenai perencanaan SDM di tingkat perusahaan, membahas Road Map transformasi perusahaan dan monitor, serta evaluasi hasil implementasi pelatihan vokasi di tingkat perusahaan.