Jelang Pilkada-Pilpres, Alissa Wahid Cemaskan Sentimen Agama

YOGYAKARTA, RADARBANGSA.COM - Sebagian besar rakyat Indonesia tahun ini akan menggelar Pilkada serentak di 171 Pilkada yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam, khususnya bila sentimen agama ‘dimainkan’ para kandidat dan pendukungnya untuk saling menghancurkan lawan-lawannya.

Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid mencemaskan gejala menguatnya sentimen agama dan kebencian dalam Pilkada serentak 2018 dan dan Pipres 2019. Puteri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini berujar, sentimen agama dan kebencian makin lama makin kuat sejak 2005. Sentimen-sentimen itu dihembuskan sesuai dengan kepentingan politik.

“Sentimen agama dan kebencian itu sebagai sentimen musiman, tergantung siapa yang berkepentingan dan menggorengnya untuk publik. Jelas ini sangat mencemaskan,” kata Allisa dilansir Tempo di Yogyakarta, Rabu 3 Januari 2018.

Sebagai contoh, lanjut Alissa, tahun 2005-2012 sentimen yang disebarkan adalah anti-Ahmadiyah. Lalu pada 2010 terjadi kebencian pada Syiah. Pada 2013 hingga sekarang, sentimen yang dijalankan adalah kebencian pada Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender (LGBT), Cina, anti-asing, dan komunis. Mengapa sentimen-sentimen itu efektif dijalankan? “Itu karena menyangkut agama dan keadilan sosial Indonesia,” kata Allisa.

Sentimen agama dan kebencian itu, kata Allisa sangat membahayakan situasi politik Indonesia. Para politikus begitu terpilih duduk bersama dengan rivalnya. Tapi, sampah kebencian masih terasa kuat. Hal itu, kata Allisa tergambar pada Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Alissa, sentimen agama laku dijual dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Ia mengutip survei yang diterbitkan lembaga riset global Pew Research Center pada Oktober 2017. Penelitian itu menjelaskan seberapa penting pengaruh agama bagi masyarakat Indonesia.

Sebanyak 93 persen responden Indonesia menyatakan agama sangat berpengaruh pada kehidupan mereka. Celakanya, sebagian besar orang Indonesia masih bergantung pada kuatnya identitas kelompok. Dalam demokrasi, kata Allisa, yang dihitung hak individu. “Tapi, identitas kelompok masih kuat di Indonesia,” kata Alissa.