Nihayah: Bencana Kesehatan di Asmat Lukai Hati Bangsa Indonesia

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Kasus meninggalnya 24 anak suku Asmat Papua akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) campak disertai gizi buruk menambah rentetan catatan kelam dunia kesehatan Tanah Air. Kasus tersebut dilaporkan terjadi hanya dalam kurun waktu empat bulan terakhir.

Dalam laporan yang dirilis kompas, Sabtu 13 Januari 2018, jumlah korban akibat kasus tersebut bisa jadi bertambah lantaran masih ada penderita campak yang dirawat di Rumah Sakit Agats, ibu kota Kabupaten Asmat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh pun angkat bicara. Menurut Nihayah, bencana kesehatan yang terjadi di Asmat telah melukai hati bangsa Indonesia dan menjadi bukti bahwa hak dasar warga Indonesia berupa akses kesehatan belum juga terpenuhi.

“Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Indonesia tidak pernah mencapai 100 persen, paling tinggi sekitar 91 persen, berarti masih banyak warga Indonesia yang belum mendapat imunisasi,” kata Nihayah dilaman twitter pribadinya, @ninikwafiroh Sabtu 13 Januari 2018.

Nihayah tentu sangat menyayangkan lambannya sikap pemerintah dalam menangani kasus semacam itu. Padahal dirinya mengaku telah berulangkali mengingatkan kepada pemerintah agar pelayanan kesehatan harus merata bagi warga Indonesia.

Sementara, lanjut Nihayah, pemerintah sering ngeles rendahnya pemenuhan imunisasi dasar lantaran kontroversi yang masih banyak beredar di tengah masyarakat “Tapi menurut saya akses kesehatan juga jadi alasan kuat,” tegas anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Tentu bukan alasan yang logis dan rasional ketika pemerintah hanya menyalahkan masyarakat atas lemahnya pemenuhan hak dasar kesehatan. Nihayah berujar, langkah antisipatif pemerintah selama ini justru sangat minim, bahkan nyaris tidak optimal.

Nihayah tak canggung menuding tindakan pemerintah selama ini hanya fokus sebagai pemadam kebakaran, belum pada pencegahan. Berkaca pada kasus yang terjadi di Asmat yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 90 ribu jiwa dan luas geografis 31.983.60 km persegi, hanya memiliki 1 RS dan 13 Puskesmas.

“Jadi mustahil masyarakat Asmat dapat terpenuhi hak dasar kesehatannya. Tidak perlu jauh-jauh ke Asmat, pada kasus Difteri, banyak masyarakat di wilayah Banten kesulitan mendapat suntik Difteri, padahal Indonesia memproduksi sendiri vaksin difteri,” ungkap Nihayah.

Karena itu, Nihayah tak henti mengingatkan dan mendesak pemerintah untuk meningkatkan kepedulian, sosialisasi, dan cepat tanggap mengantisipasi berbagai ancaman kesehatan di tengah masyarakat.

Ia beralasan, keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar warga negara yang tidak bisa ditawar lagi. “Bila hak dasar tersebut belum terpenuhi, lalu janji pada rakyat apalagi yang hendak pemerintah berikan,” pungkas Nihayah.