Harga BBM di Riau Tertinggi se Indonesia, LE: Cabut Pergubnya!

PEKANBARU, RADARBANGSA.COM - Calon Gubernur Riau Zaman Now, Lukman Edy menyoroti tingginya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Riau. peraturan mengenai pajak tersebut diketahui tertuang dalam Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pada Pasal 24 Perda Nomor 4 tahun 2015 tersebut dijelaskan bahwa tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk jenis bahan bakar minyak umum ditetapkan sebesar 10 persen. Ketentuan ini membuat harga Pertalite di Riau melambung tinggi.

“Tentu kebijakan ini sangat memberatkan dan bisa menyengsarakan masyarakat, pajak itu terlalu tinggi padahal tingkat perekonomian masyarakat Riau masih rendah,” kata pria yang akrab disapa LE ini, Rabu 24 Januari 2018.

Oleh karena itu, peraih penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku akan menghapus pajak daerah yang menyengsarakan rakyat jika nanti terpilih.

Bagi LE, pajak sejatinya memang dari rakyat dan untuk rakyat, tapi sangat disesalkan jika justru menyengsarakan mereka.

“Saya akan mencabut Pergub itu, karena selama ini telah menyebabkan harga Pertalite di Riau sangat mahal, bahkan tertinggi di Indonesia,” tegas LE.

Sebagaimana diberitakan, harga Pertalite sendiri untuk Riau dan Kepri termahal di Indonesia karena berdasarkan Perda yang ada memanfaatkan pola maksimal yakni 10 persen untuk pajak Bahan Bakar jenis umum mencapai Rp7900 perliter.

Pajak Daerah tersebut diketahui dibawah kendali Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kendatipun sebabkan harga BBM tinggi, Bapenda mengaku tetap akan menerapkan pajak bahan bakar kenderaan bermotor (PBB-KB) sebesar 10 persen.

Kepala Bapenda Riau Indra Putra Yana menegaskan tidak perlu lagi dilakukan revisi Perda tersebut, apalagi Daerah dituntut terus dalam meningkatkan pajak pendapatan.

“Jalan satu-satunya tidak mengurangi target pajak bahan bakar itu,” kata Indra dilansir pekanbaru.tribunnews.com, Desember 2017 yang lalu.

Namun demikian, jika ada wacana untuk menurunkan harga Pertalite tersebut dengan melakukan pendekatan pajak minimal, Bapenda mengaku siap. Dampaknya target Pendapatan akan berkurang, sedangkan saat ini dituntut untuk meningkatkan pendapatan.