Pajak BBM di Riau Tinggi, Direktur CERI Salahkan Kebijakan Gubernur

PEKANBARU, RADARBANGSA.COM - Direktur Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman akhirnya angkat bicara mengenai sengkarut penyediaan bahan bakar minyak di Riau. Menurutnya, kebijakan Gubernur Riau selama ini telah turut menyengsarakan masyarakat, terutama terkait pajak bahan bakar minyak.

"Padahal setahu saya Gubernur Riau itu adalah orang yang sangat paham dengan dunia perminyakan. Dia dulu pernah di Komisi VII, kemudian juga punya bisnis bahan bakar, mestinya tidak terjadi kelangkaan dan harga mahal seperti sekarang," ujar Yusri Usman lantang, Minggu 11 Maret 2018.

Dia juga terang-terangan mengatakan agar masyarakat jeli memilih pemimpin Riau di masa mendatang. "Kalau perlu tidak usah dipilih lagi gubernur seperti itu," ujar Yusri berapi-api.

Mengenai pajak bahan bakar Pertalite, Yusri menyatakan bahwa telah tegas dicantumkan dalam Peraturan Presiden bahwa ada kewenangan Gubernur untuk menentukan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

"Lha, kalau kewenangan itu sudah ada, tapi tidak mau digunakan, ini kan maksudnya sudah lain. Dan masyarakat sekali lagi saya katakan, jangan mau lagi lah pilih gubernur seperti itu," kata Yusri.

Senada dengan Yusri, Calon Gubernur Riau Zaman Now, Lukman Edy juga menyoroti tingginya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Riau. Peraturan mengenai pajak tersebut diketahui tertuang dalam Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pada Pasal 24 Perda Nomor 4 tahun 2015 tersebut dijelaskan bahwa tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk jenis bahan bakar minyak umum ditetapkan sebesar 10 persen. Ketentuan ini membuat harga Pertalite di Riau melambung tinggi.

“Tentu kebijakan ini sangat memberatkan dan bisa menyengsarakan masyarakat, pajak itu terlalu tinggi padahal tingkat perekonomian masyarakat Riau masih rendah,” kata Lukman, Rabu 24 Januari 2018 yang lalu.

Oleh karena itu, peraih penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku akan menghapus pajak daerah yang menyengsarakan rakyat jika nanti terpilih. Bagi Lukman, pajak sejatinya memang dari rakyat dan untuk rakyat, tapi sangat disesalkan jika justru menyengsarakan mereka.

“Saya akan mencabut Perda itu, karena selama ini telah menyebabkan harga Pertalite di Riau sangat mahal, bahkan tertinggi di Indonesia,” tegas LE.