PKB Tegaskan Dana Kelurahan Bukan Janji Politik Jokowi

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan tahun depan akan ada Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa. Menanggapi hal itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa program itu bukan janji politik Jokowi.

"Bukan janji politik tapi bentuk dari mewujudkan aspirasi yang ada. Agar proses administrasi Desa sebagai ujung tombak pembangunan semakin lancar," kata Wasekjen PKB, Daniel Johan, Jum`at, 19 Oktober 2018.

Ia pun meminta tak ada yang berpikir negatif soal dua program tersebut. Daniel mengungkapkan bahwa rakyat akan marah jika program-program pro rakyat dianggap politis.

"Masak semua hal dianggap politis. Kalau begitu nggak perlu ada APBN 2019 dong. Nanti dihukum rakyat kalau prgram-program kerakyatan dibilang politis," tandasnya.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan mengapa kebijakan itu baru dikeluarkan saat ini. Wasekjen PAN Saleh Daulay Partaonan menyayangkan program tersebut baru dimunculkan jelang Pilpres 2019.

"Dana kelurahan itu boleh saja. Tapi kenapa baru saat ini disebut-sebut? Tahun-tahun kemarin kok nggak masuk dalam agenda kerja Pemerintah? Bukankah aspirasi soal dana kelurahan itu sudah disampaikan sejak dana desa digulirkan?" ujarnya seperti dikutip dari detik.com, Jum`at, 19 Oktober 2018.

Saleh juga mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi selama 4 tahun memimpin Indonesia. Dia menilai, kebijakan-kebijakan tersebut program yang populis.

"Tentu ada banyak target yang ingin dicapai. Salah satunya tentu saja target politik," imbuhnya.