Eks Koruptor Terpilih Lagi, Nihayah Ingin Pola Pendidikan Politik Diubah

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR, Nihayatul Wafiroh (Ninik), menilai pendidikan politik kepada masyarakat perlu diintensifkan. Hal ini menanggapi terpilihnya Bupati Kudus, M Tanzil untuk kali kedua kendati dia mantan narapidana korupsi.

“Sebenarnya yang cukup penting juga adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Kita ngeri juga melihat Bupati Kudus itu sudah pernah (korupsi), tapi terpilih kembali (jadi Bupati),” kata Ninik di CNN Indonesia, Rabu 31 Juli 2019.

Pendidikan politik bagi masyarakat adalah tanggung jawab semua pihak. Namun Ninik berharap pola edukasi yang dilakukan selama ini kepada masyarakat perlu diubah sehingga lebih optimal dan kejadian seperti di Kudus tak terulang kembali.

“Nah informasi seperti apa sebenarnya yang diterima masyarakat. Pendidikan politik seperti apa,” terang dia.

Ninik mengakui hingga saat ini belum ada payung hukum yang menegaskan larangan eks Narapidana korupsi maju Pilkada. Akan tetapi inisiatif mengenai hal itu sudah mulai muncul sebelum Pilkada 2018 yang lalu.

Usulan itu bagian dari pemberantasan korupsi, namun dia khawatir menimbulkan polemik sebagaimana larangan mantan narapidana koruptor maju sebagai calon anggota legislatif.

“Ini perdebatan seperti waktu caleg kemarin, jadi kuncinya tegakkan aturan yang ada di undang-undang. Kita tidak bisa melanggar UU yang ada,” kata dia.

Wasekjen DPP PKB ini menambahkan, partai politik berperan penting untuk tidak mencalonkan eks pidana korupsi. Menurut dia, jika sudah ada komitmen dari parpol maka tidak ada partai yang akan mengusung mantan koruptor dalam Pilkada.

“Jadi sebenarnya filternya lagi-lagi di partai. Dan ini sudah dilakukan PKB dengan tidak memilih Caleg mantan koruptor,” tukas Ninik.