Ijtimak Ulama IV Serukan NKRI Bersyariah dan Tak Akui Hasil Pilpres

BOGOR, RADARBANGSA.COM - Ijtimak Ulama IV yang digelar di Hotel Lor In, Sentul, Bogor pada Senin 5 Agustus 2019 menghasilkan sejumlah keputusan serta rekomendasi bagi umat Islam.

Salah satu keputusan yang cukup mencengangkan adalah penolakan terhadap pemerintahan terpilih pada Pemilu 2019, Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak saat membacakan keputusan Ijtimak tersebut berujar, pasangan nomor urut 01 itu terpilih berdasarkan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal.

"Dengan ini Ijtimak Ulama dan Tokoh ke IV memutuskan, menolak Kekuasaan yang berdiri (di) atas dasar kecurangan dan kezaliman, serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut," ujarnya seperti dilansir gatra.com.

Yusuf melanjutkan, Ijtimak juga menolak segala putusan hukum yang tidak sesuai prinsip keadilan. Di poin berikutnya, menghasilkan keputusan, membentuk tim investigasi dan advokasi untuk mengusut tuntas kematian lebih dari 500 Petugas KPPS dan lebih dari 11 ribu Petugas KPPS yang jatuh sakit.

Salain itu, tim tersebut akan mengusut ratusan demonstran yang terluka dan 10 korban jiwa dalam kerusuhan 21-22 Mei di depan Gedung Bawaslu. Ijtimak Ulama IV juga memutuskan untuk mewujudkan NKRI Bersyariah dan menjadikan kitab suci berada di atas konstitusi dalam bernegara.

"Mewujudkan NKRI Bersyariah yang berdasarkan pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara," ucap Yusuf.

Selain itu, Ijtimak Ulama akan dilembagakan dari tingkat pusat hingga daerah antarormas Islam dan parpol Islam. Dari aspek ekonomi, Ijtimak Ulama IV menyerukan umat Islam untuk mengonversi simpanan di bank dalam bentuk logam mulia.