Gus Muhaimin Tolak GBHN Jika Batasi Ruang Gerak Presiden

NUSA DUA, RADARBANGSA.COM - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar tak mempermasalahkan wacana amandemen UUD 1945 untuk menggagas GBHN.

Hanya saja, ia memberikan syarat agar GBHN tak mengganggu ruang gerak presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya.

"Kalau amandemen itu tidak mengganggu ruang gerak, program aksi dan improvisasi presiden, tidak masalah. Yang kita khawatir membatasi ruang gerak presiden," ujar Muhaimin di arena Muktamar PKB di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Rabu 21 Agustus 2019.

Kendati demikian, Gus Muhaimin tak setuju jika amandemen UUD 1945 dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, masih diperlukan kajian mendalam terhadap wacana tersebut.

"Yang paling mendesak dari amandemen itu bukan GBHN, tapi sinkronisasi lembaga negara lebih efisien sebagai sistem presidensial," katanya.

Gus Muhaimin menyatakan banyak pilar kenegaraan yang harus ditertibkan ke sistem presidensial. Lebih penting amandemen dalam konteks konsolidasi efektif sistem presidensial dibanding yang lain.