Soal Komposisi Capim KPK, Begini Penjelasan Ketum PBNU

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengatakan, komposisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus proporsional. Menurutnya, KPK harus dipimpin orang-orang yang memiliki kapasitas mumpuni dan jujur.

“KPK harus dipimpin oleh profil yang berkualitas, jujur, amanah, tanpa beban masalah serta tidak punya latar belakang yang membebani mereka,” kata Kiai Said dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 September 2019.

Di samping itu, lanjut Kiai Said, pimpinan KPK juga harus proporsional. Dalam artian, yang memimpin lembaga anti rasuah itu berasal dari berbagai elemen masyarakat.

“Proporsionalitas juga aspek penting dalam kepemimpinan KPK. Harus ada wakil dari unsur yang beragam, termasuk dari kalangan sipil dan akademisi,” jelasnya.

Baca Juga: Dukung Revisi UU KPK, Kiai Said: Semua UU Kalau Sudah Lama Harus Dievaluasi

Kiai Said yang juga Pengasuh Pesantren Ats-Tsaqafah ini menilai, sebagai sebuah lembaga negara KPK harus memegang teguh prinsip dan tanggungjawab kenegaraan untuk memberantas korupsi di Indonesia. “KPK ke depan harus memenuhi harapan masyarakat. Harus adil dan bertindak tegas,” ujarnya.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) telah menyerahkan 10 nama capim KPK yang telah disaring melalui serangkaian seleksi kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta pada Senin (2/9) lalu.

Adapun kesepuluh capim KPK tersebut antara lain: Alexander Marwata (KPK), Firli Bahuri (Polri), I Nyoman Wara (auditor), Johanis Tanak (Kejaksaan Agung), Lili Pintauli Siregar (advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim tinggi), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya (ASN), dan Sigit Danang Joyo (ASN).