Pertegas PUMR, PKB Jabar Gelar Rakorwil Bareng Ketua DPC dan Pimpinan DPRD

BANDUNG, RADARBANGSA.COM - DPW PKB Jawa Barat menggelar Rakorwil bersama Ketua DPC, 21 Ketua Fraksi dan 7 unsur pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, di aula kantor DPW PKB Jawa Barat, Jalan Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Minggu, 15 September 2019 untuk mempertegas langkah aksi Peduli Ummat Melayani Rakyat (PUMR).

Kegiatan itu diisi dengan materi manajemen fraksi, manajamen reses, manajemen bimtek, penandatanganan pakta integritas terhadap agenda aksi perjuangan PKB Jabar Peduli Ummat Melayani Rakyat (PUMR) dan launching salam PUMR dalam setiap perhelatan kegiatan di Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengaku miris jika ada anggota DPRD yang tidak pernah bersuara untuk kepentingan ummat dan rakyat. Untuk itu, dalam kesempatan ini pihaknya  meminta seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari PKB harus vokal dalam memperjuangkan kepentingan umat dan rakyat.

"Dosa besar jika selama diamanatkan menjadi wakil rakyat tidak bersuara untuk kepentingan ummat dan rakyat," ujarnya.

Baca Juga: Usai Pemilu, PKB Jabar Undang Pimpinan Parpol Coffee Morning Besok

Untuk bisa vokal itu, sambungnya, tentu dibutuhkan keberanian dan bisa memahami apa saja yang menjadi tugas dan fungsi anggota DPRD. "Kuncinya adalah belajar. Saya berharap kita semua menjadi manusia pembelajar mereview apa yang akan menjadi kebijakan, lalu singkronkan dengan realisasi dilapangan," paparnya.

Selanjutnya, Huda menuturkan pertemuan ini adalah upaya tindak lanjut rangkaian Sekolah PUMR, bahwa narasi besar Peduli Ummat Melayani Rakyat harus bisa diterjemahkan dalam praktek kerja-kerja parlemen.

PKB Jabar, DPC PKB, Pimpinan Fraksi, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat berkomitmen untuk selalu siap melayani permasalahan-permasalahan sosial dan keummatan masyarakat Jawa Barat. Untuk itu, Huda meminta ketua fraksi DPRD PKB se-Jawa Barat dalam menahkodai anggotanya, bekerja dalam lima visi dan misi politik PKB Jawa Barat.

Pertama, Fraksi dalam setiap sikap, pandangan, dan solusi politiknya harus mendasarkan pada kemaslahatan ummat; yang tertuang dalam hasanah fikrah Kaidah Fiqhiyah.

"Kebijakan apapun harus dilandasi oleh kaidah fiqhiyah, dan saat ini kami tengah menggodog landasan tersebut sebagai bahan kebijakan bapak dan ibu semua, ini penting karena ini menjadi identitas kita semua," terangnya.

Kedua, ketua Fraksi PKB harus menjadi juru bicara (jubir) partai dalam semua persoalan ummat dan rakyat. Juru bicara bukan hanya asal bicara tapi apa yang disampaiakan harus berdasarkan analisis yang matang.

Ketiga, Fraksi menjadi pusat mengadu dan melayani rakyat. "Selanjutnya yang keempat dan kelima, Fraksi menjadi sparing partner Pemda yang kritis dan produktif. Dan fraksi menjadi laboratorium politik bagi sinergi-aksi antara rakyat-partai-Pemda untuk menyelesaikan semua masalah," pungkasnya. (Zaenal Mutaqin)