Sertifikat Halal Daging Impor Tak Wajib, PKB Semprot Mendag

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VI DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 29/2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Menurut Nasim, peraturan tersebut telah meremehkan ketentuan halal yang menjadi pedoman umat Islam dalam mengonsumsi makanan.

Legislator asal Situbondo, Jawa Timur ini lantas menantang Menteri Enggartiasto Lukita untuk sekalian memberi label haram terhadap produk yang dilarang oleh Islam.

“Kalau Mendag sudah yakin label halal tidak perlu dan pemerintah tak mau menjamin kehalalannya, sekalian saja pemerintah buat label haram untuk produk yang haram agar ini jelas mana yang halal dan mana yang haram,” katanya di Kawasan Kalibata, Jakarta, Minggu 15 September 2019.

Kapoksi Fraksi PKB di Komisi VI DPR RI ini berpandangan, pemerintah memiliki kewajiban melindungi keyakinan setiap rakyat, khususnya dalam bidang pangan. Terlebih mayoritas penduduk Indonesia muslim.

Namun dengan adanya kebijakan ini justru membuat bingung masyarakat.

“(Kalau ada label Haram) Mereka akan tahu itu daging haram untuk dikonsumsi dan pastinya mereka tak berminat membeli. Jadi tolong, jangan membingungkan umat dan memberikan kekhawatiran yang sangat mendalam,” kata Wakil Bendahara DPP PKB ini.

Penghapusan label halal bukanlah solusi tepat. Jika pemerintah kesulitan dalam mencantumkan label dan sertifikat halal pada kemasan produk hewan impor, ia menyarankan agar pemerintah merangkul organisasi-organisasi Islam di Indonesia, seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya.

“Rangkul dong organisasi Islam agar bisa mengeluarkan sertifikat haram. Dengan pelabelan atau sertifikat haram ini tujuannya untuk memudahkan dan membedakan makanan yang halal dan haram,” tukas Nasim Khan.