Program Mudik Gratis 2018, Kemenhub Anggarkan Rp 60 Miliar

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar layanan program mudik gratis pada lebaran Idul Fitri tahun 2018. Adapun program tersebut diharapkan dapat menekan angka kecelakaan pemudik khususnya bagi pengguna sepeda motor.

"Bahwasanya prosentase kecelakaan yang cukup besar dialami oleh pengendara motor pada saat mudik. Oleh karenanya kita sudah memberikan layanan mudik gratis. Saya juga mengharapkan agar para stakeholder mengadakan mudik gratis khususnya BUMN," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai Rakor Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2018, di Kantor kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat, 13 April 2018.

Sementara, dilansir dari detik.com, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, mudik gratis ini akan menggunakan berbagai macam moda transportasi. Tak hanya untuk para pemudiknya, program ini juga dipersiapkan untuk melayani mudik motor gratis.

"Mudik motor dengan kereta api, truk, kapal, dan bus," ujarnya.

Namun, selain Kemenhub, program ini juga mendapatkan dukungan dari swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Bahkan, saat ini ada imbauan dari Kemnaker kepada pengusaha untuk melaksanakan program mudik gratis.

"Karena menggunakan kendaraan sendiri itu tidak memberikan suatu keselamatan yang baik. Kami dengan Polri selalu menganjurkan kalau perjalanan jauh apalagi mudik, kami nggak menganjurkan mudik dengan menggunakan kendaraan kecil dan motor," tuturnya.

Kemenhub telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 60-70 miliar untuk program mudik gratis. Dengan rincian, anggaran untuk transportasi darat Rp 35 miliar, kereta api Rp 20 miliar, dan laut Rp 10 miliar.

"Kereta api hampir 100 persen (penyerapan anggaran) karena itu motor, kalau darat lebih dari 50 persen, laut 30-40 persen," ujarnya.

Diketahui, Rapat koordinasi di Kemenhub dihadiri oleh perwakilan dari instansi-instansi terkait. Di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kepolisian RI, TNI, Ombudsman, Jasa Marga, BPJT, Bina Marga, Aprindo, Organda, Pelni, Angkasa Pura, PT. KAI, dan lain-lain.