Pimpin Rapat dengan Menteri Ekonomi, Presiden Jokowi Bahas Ekspor dan Investasi

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya menyelanggarakan Rapat Terbatas (Ratas) dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang terkait dengan perekonomian, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019 siang.

Dalam pengantarnya, Jokowi mengatakan bahwa ekonomi global dalam 5 tahun ini dan perkiraan-perkiraan dari lembaga-lembaga internasional bahwa tahun depan akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit, dan bahkan banyak yang menyampaikan menuju ke sebuah resesi. Oleh sebab itu, menurutnya, semua ini harus diantisipasi dengan cepat.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Demokrasi di Indonesia adalah Gotong Royong

Ia mengingatkan, kuncinya yang pertama yakni peningkatan ekspor dan substitusi barang-barang impor. Yang kedua yang sangat penting adalah juga investasi.

“Artinya apa? Ekspor dan investasi, peningkatan ekspor dan peningkatan investasi adalah menjadi kunci dari kegiatan kita di bidang ekonomi,” tegas Jokowi.

Ia mengaku sudah menyampaikan baik kepada Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan, pada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus dilakukan secara terus menerus tanpa henti. “Kita telah menyelesaikan Indonesia-Australia CEPA dan ini harus kita teruskan ke negara-negara lain,” ujar Presiden Jokowi.

Ia juga mengingatkan, hal ini penting segera diselesaikan setidaknya dalam akhir tahun 2020. “Timnya disusun yang fix, tidak berganti-ganti. Kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangannya juga harus terus dikerjakan, yaitu dengan Uni Eropa,” tutur Jokowi.

Menurutnya, ini nanti akan berkaitan dengan peningkatan ekspor plus dengan negara-negara yang tergabung dalam RCEP, yaitu 10 negara ASEAN plus 6 India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, New Zealand. “Ini yang belum kita memiliki perjanjian perdagangan dengan mereka, saya minta agar diselesaikan dalam akhir tahun depan itu harus rampung. Sehingga yang berkaitan dengan ekspor ini betul-betul bisa kita lakukan,” jelasnya.

Kemudian yang berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada di bidang perekonomian yang menghambat investasi, yang menghambat ekspor. Presiden Jokowi meminta dilihat betul agar segera ditindaklanjuti apa yang telah direncanakan mengenai penerbitan omnibus law.

“Sudah kita mulai mungkin 2 bulan yang lalu, ada 74 undang-undang di situ yang akan kita kerjakan. Saya kira Pak Menko Perekonomian sudah paham mengenai ini, tolong dikoordinasikan dengan menko-menko yang lain yang berkaitan dengan ini. Segera kita identifikasi, segera kita pangkas sehingga betul-betul apa yang di depan saya sampaikan ini betul-betul bisa kita kerjakan secara cepat,” ujar Jokowi.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Program Pemerintah Goalnya Lapangan Pekerjaan

Presiden juga menyampaikan mengenai transformasi ekonomi menuju ke sebuah industrialisasi, hilirisasi. Dari yang sebelumnya kita mengekspor bahan-bahan mentah baik berupa nikel, bauksit, alumina, batubara, satu persatu harus mulai ditata agar kita mengekspornya dalam bentuk setengah jadi atau kita paksa langsung ke barang jadi.

“Inilah sebuah nilai tambah yang nanti akan memberikan daya saing kepada negara kita. Dan saya minta langkah-langkah percepatan itu segera dilakukan, termasuk di dalamnya adalah insentif-insentif bagi industri, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan industri-industri yang berada di pedesaan,” terangnya.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Mensesneg Pratikno, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhur B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tito Karnavian, Menristek Bambang Brodjonegoro, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.