Diplomasi Parlemen Lawan Kampanye Hitam Kelapa Sawit

| Selasa, 26/11/2019 19:28 WIB
Diplomasi Parlemen Lawan Kampanye Hitam Kelapa Sawit Luluk Nur Hamidah (Anggota DPR RI Fraksi PKB). (Foto: istimewa)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Diskriminasi industri kelapa sawit Indonesia terus terjadi di Uni Eropa, melawan kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit saat ini menjadi kepentingan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan, kampanye hitam kelapa sawit sudah pada taraf kegiatan intelijen ekonomi.

"Ada kegiatan intelejen ekonomi yang sudah bekerja, jutaan dolar mereka inventasikan untuk memframing cara pikir media dan perusahaan. Mereka membayar hanya untuk membuat desain yang seperti itu," jelas Luluk seperti dilansir dari parlementaria, Selasa, 26 November 2019.

Baca Juga: Komisi IV Minta KKP Evaluasi Kebijakan Untuk Tingkatkan Produktifitas Perikanan

Dalam rapat yang membahas prospek pengembangan usaha kelapa sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha, Legislator Fraksi PKB itu mempertanyakan apakah pemerintah sadar dan melakukan hal yang sama untuk menangkal kampanye hitam tersebut, karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak dan juga terkait dengan nilai ekonomi yang besar.

Luluk mengungkapkan, di Uni Eropa, pusat-pusat riset dibiayai hanya untuk membuat kesimpulan bahwa sawit itu berbahaya untuk kesehatan. "Apakah kita punya misalnya tandingan dari riset yang kredibel, yang kemudian bisa mengatakan sawit adalah produk nabati, dan semua turunan dari kelapa sawit itu baik untuk kesehatan," paparnya.

Saat ini, lanjutnya, ada situasi di mana dunia menciptakan maindset buruk pada kelapa sawit, globalisasi sudah bermain sedemikian rupa. Luluk menyampaikan, jangan sampai malah kondisi di dalam negeri terbawa arus globalisasi.

"Kalau penolakan itu justru juga terjadi di dalam negeri maka bukan hanya dukungan politik yang tidak didapatkan, bahkan bisa menggeser konsumen," ujar Luluk.

Baca Juga: Komisi IV DPR Desak Pemerintah Bentuk Badan Pangan Nasional

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menyampaikan, industri kelapa sawit di Indonesia menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Karena itu dia mendukung peran diplomasi parlemen untuk memerangi isu-isu negatif terhadap sawit.

"Tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit adalah tantangan kita bersama, karena ini menyangkut 4,3 juta tenaga kerja langsung. Saya sepakat mengenai diplomasi atau peran parlemen dalam memerangi isu-isu negatif yang selalu terjadi pada industri kelapa sawit kita," ungkap Wakil Ketua Komisi IV ini.

Sebagaimana diketahui, RDP ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan Ketua Umum Asosiasi Plasma PIR Indonesia.

Tags : Parlemen , Kelapa Sawit , Luluk Nur Hamidah