Menperin Nilai Pabrik Kimia Ini Akan Hemat Devisa Negara Hingga Rp. 8 T

BANTEN, RADARBANGSA.COM - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang baru saja meresmikan pabrik baru senilai USD 380 Juta. Pabrik ini dinilai memiliki keuntungan untuk menghemat devisa negara hingga 8 Triliun. Pabrik yang diberi nama PT. Chandra Asri Petrochemical ini bergerak di Bidang Industri Kimia.

Saat ini Agus menilai Industri Kimia merupaka Mother of Industry karena mampu menghasilkan produk yang dimanfaatkan sebagai bahan baku oleh banyak sektor manufaktur lain seperti industri kemasan, tekstil, alat rumah tangga hingga komponen otomatif dan elektronika.

Produk Polyethylene banyak digunakan untuk bahan baku pendukung pipa air, kabel listrik, kemasan makanan, infrastruktur dan kemasan rumah tangga lainnya.

Pabrik yang resmi beroperasi di Bulan Desember mengklaim memiliki kapasitas sebesar 400 ribu ton per tahun sehingga akan menjadikan total kapasitas sebesar 736 ribu ton per tahun.

“Dengan berdiriya pabrik baru polyethylene ini, kita patut berharap bahwa Indonesia akan mampu menstubstitusi impor produk polyethylene dengan volume sebanyak 400 ribu ton per tahun, hal ini berarti juga memiliki potensi untuk menghemat devisa negara hingga 8 Triliun dan menciptakan lapangan kerja baru di industri plastik hilir sebanyak 17.500-25.000 orang,” jelas Menperin saat siaran pers, Jumat, 6 Desember 2019.

Indonesia saat ini memiliki kebutuhan terhadap polyethylene sebanyak 1,6 Juta ton per tahun. Sedangkan Indonesia baru memiliki pabrik polyethylene yang dapat menampung kapasitas 780 ribu ton per tahun.

Menperin menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Jokowi untuk menggenjot investasi dan hilirisasi sektor industri. Upaya ini juga diyakini dapat meningkatkan perekonomian nasional dengan penghematan devisa dari substitusi impor.

“Ini juga akan dapat memperbaiki neraca perdagangan kita saat ini karena berorientasi pada ekspor,” Imbuhnya.

Harapan Presiden Jokowi terhadap pabrik yang beroperasi di Banten ini yakni mampu menekan impor berlebihan yang membebani neraca perdagangan Indonesia.