OJK: Program Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Capai Banyak Perkembangan

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan pengembangan program keuangan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai banyak perkembangan sesuai dengan yang ditargetkan.

Hal ini disampaikan oleh Wimboh saat dirinya diundang dalam dua rangkaian pertemuan yaitu Tri Hita Karana Roadmap di the OECD Private Finance for Sustainable Development Conference serta Roundtable on Country Platform Collaboration yang digelar oleh Sustainable Development Investment Partnership di Boulegne, Perancis.

"The Sustainable Banking Network (SBN) Global Progress Report pada tahun lalu telah mengumumkan bahwa Indonesia pada posisi dua negara teratas dunia yang telah mencapai tahap matang dalam pengembangan dan reformasi keuangan berkelanjutan," kata Wimboh.

Hal ini dicapai karena semua Bank Umum (kecuali BPR) telah mematuhi peraturan keuangan berkelanjutan dengan mengajukan rencana aksi mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

"Ketentuan ini akan diikuti oleh BPR satu tahun dari sekarang. Oleh karena itu, kami diharapkan sektor perbankan hijau akan berjalan secara keseluruhan pada tahun 2021," kata Wimboh.

Pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan ini akan berjalan dengan meningkatnya portofolio untuk membiayai proyek-proyek keberlanjutan seperti bangunan hijau, ekowisata, energi terbarukan, pertanian organik, dan proyek infrastruktur berkelanjutan.

“Pencapaian portofolio dalam kategori kegiatan bisnis yang berkelanjutan pada tahun 2019 mencapai sekitar Rp763 triliun pada tahun 2019 atau 9% dari total pembiayaan yang didistribusikan, dan salah satu bank telah menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Global (Global Sustainability Bonds) dengan tenor 5 tahun, tingkat kupon 3,95% dengan nilai sekitar 500 juta dolar AS,” " kata Wimboh.

Wimboh mengatakan angka-angka tersebut merupakan pencapaian di pasar Indonesia yang menandakan peningkatan kepercayaan pasar dalam pembiayaan proyek yang berkelanjutan.

Pencapaian itu, menurut Wimboh juga bersumber dari infrastruktur keuangan berkelanjutan yang telah dibangun OJK. Adapun Roadmap Keuangan Berkelanjutan pertama diluncurkan pada tahun 2014.

Roadmap ini, yang merambah ke seluruh sektor keuangan, termasuk bank, non-bank dan pasar modal, terbukti sangat berguna dan berkontribusi positif pada komitmen nasional dalam mengatasi perubahan iklim dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Wimboh turut menjelaskan saat ini pihaknya sedang menyusun arah baru untuk tahap dua dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan.

Pada Juli 2017, OJK juga telah mengeluarkan Kebijakan Holistik Keuangan Berkelanjutan, dengan tujuan untuk "menghijaukan" seluruh sistem keuangan. Hal ini mencakup definisi keuangan berkelanjutan, prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, dan rencana kerja untuk perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank.

Mengenai pengembangan ke depan pembiayaan keuangan berkelanjutan, Wimboh mengatakan perlu dirumuskan campuran pendekatan top-down dan bottom-up untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan.

Pendekatan top-down dilaksanakan melalui penetapan pedoman dan standar implementasi, sedangkan pendekatan bottom-up berasal dari good practice yang ditemukan pada proyek kerja lapangan.

OJK juga tengah mengembangkan skema blended finance (proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan) sebagai salah satu solusi alternatif pembiayaan berbagai proyek dalam menggerakkan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan namun sesuai bagi private investor, termasuk di Indonesia.

Pengembangan skema blended finance dinilai sangat penting untuk mendorong pembiayaan proyek-proyek pembangunan ekonomi dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memperhatikan aspek lingkungan hidup.