Akses KUR Dinilai Sulit, Pemerintah Formulasikan Skema Pembiayaan Baru Bagi UMKM

| Rabu, 19/02/2020 16:27 WIB
Akses KUR Dinilai Sulit, Pemerintah Formulasikan Skema Pembiayaan Baru Bagi UMKM Kementerian Koperasi dan UKM Formulasikan Skema Pembiayaan Baru Bagi UMKM (Foto: Mnews)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pemerintah mengakui bahwa penyaluran pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit Ultra Mikro (UMi) belum mampu memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha. Hal ini terlihat dari banyaknya UMKM yang mengeluhkan beratnya persyaratan serta waktu yang cukup lama dalam pencairan modal.

“Pembiayaan KUR hanya terkesan murah saja, belum menjangkau kategori mudahnya. Karena peminjam mesti harus memberikan kolateral (jaminan) dan mesti datang ke bank," ucap Plt Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman melalui keterangan pers, Selasa, 18 Februari 2020.

Sebagai respon atas hal ini Kemenkop dan UKM mengatakan pihaknya kini tengah memformulasikan skema pembiayaan baru.

“Kementerian Koperasi dan UKM saat ini tengah menggodok skema pembiayaan baru yang tak hanya murah, tapi juga mudah diakses bagi para pelaku UMKM terutama usaha mikro,” ujarnya.

Hanung mengatakan salah satu model atau skema yang mungkin akan dilakukan adalah model pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT dinilai memiliki banyak model yang bisa diadopsi atau dikembangkan oleh Kemenkop dan UKM dalam skema pembiayaan nantinya.

"Pola BMT kolektivitas nya itu mereka yang datang untuk jemput bola. Karena biasanya UMKM kesulitan datang ke bank, pelaku mikro kita ini ya pemilik juga merangkap pekerja, pengelola bahkan kasir. Pola seperti BMT perlu kita bangun," jelasnya.

Terkait dengan bentuk skema pembiayaannya seperti apa, Hanung mengatakan BMT dapat secara spesifik atau lebih khusus untuk diterapkan oleh koperasi sendiri.

"Misalnya petani kentang punya pola kolektivitas berbeda dengan nelayan, karena kentang panen baru per tiga bulan sekali. Sementara nelayan butuh pendanaan hampir tiap hari. Nanti bisa saja BMT di daerah jadi lebih spesifik," paparnya.

Sementara itu, President Commisioner PT Permodalan BMT Ventura Syariah Saat Suharto mengkonfirmasi pihaknya memang diminta Menteri Teten untuk memberikan masukan skema pembiayaan yang mudah untuk diterapkan ke pelaku usaha mikro.

"Arahannya ada suatu skema pembiayaan yang lebih ramah kepada usaha mikro. Untuk itu kita bersepakat gerakan koperasi yang lesson learn ini untuk dicoba diramu supaya menghasilkan suatu pola pendekatan skema pembiayaan," jelasnya.

"Karena pendekatan perbankan sudah dilakukan, tapi berdasar local wisdom koperasi belum kita coba secara lebih serius," sambungnya.

Saat memaparkan terdapat beberapa metode yang akan diformulasikan seperti yang ada di koperasi yaitu `yarnen` atau dibayar pada waktu panen. Sementara di sistem perbankan tidak ada yang seperti itu. 

"Jadi ada pola installment yang tidak sama di tiap usaha. Pola pembayaran sesuai cashflow bisnis UMKM ini yang akan dijadikan sebagai acuan," kata Saat.

Menurut Saat, pada kenyataannya, skema KUR dinilai tidak sesuai dengan keinginan presiden.

"Lewat Menteri Teten, Presiden Jokowi menyampaikan ingin lebih cepat dari KUR. Kalau begini, berarti ada pola pembiayaan yang dilakukan kurang ramah," sebut Saat.

Tags : UMKM , Pembiayaan Baru , KUR