Banggar DPR Tegaskan Penanganan COVID-19 Landasan Dalam Pemulihan Sosial dan Ekonomi

| Rabu, 15/07/2020 18:45 WIB
Banggar DPR Tegaskan Penanganan COVID-19 Landasan Dalam Pemulihan Sosial dan Ekonomi Said Abdullah (Ketua Badan Anggaran DPR RI). (Foto: dprgoid)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, peningkatan atau percepatan dan efektifitas belanja penanganan Covid-19 yang diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan koperasi, serta sektor kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah agar semakin ditingkatkan.

Pernyataan tersebut dia sampaikan saat rapat kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Said menjelaskan, untuk program insentif dunia usaha dapat diarahkan untuk membantu modal kerja bagi sektor ultra mikro yang belum masuk dalam skema perbankan atau pun kelembagaan.

"Yang saya maksud di luar skema perbankan dan kelembagaan, karena sebagaimana kita tahu ada 64 juta UMKM, 40 juta masuk dalam skema perbankan, 20 juta masuk dalam skema kelembagaan, yang 4 juta ini perlu penanganan khusus, dan angka 4 juta ini juga pernah disampaikan oleh ibu Menteri Keuangan," jelas Said, saat memimpin rapat di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga memberikan perhatian khusus di sektor penyelenggaraan pendidikan di masa pendemi. Dia meminta penjelasan, kebijakan apa yang akan diambil oleh Menteri Pendidikan, sementara infrastruktur nasional masih belum merata, yang menyebabkan terkendalanya penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.

"Bagaimana kondisi pendidikan kita, anak-anak didik kita. Tidak bisa lagi melihat Indonesia dari Jakarta, karena infrastrukturnya, pendidikan kita memang tidak pernah merata, kalau kondisinya masih seperti ini. 17 persen daerah kita tidak teraliri listrik. Contoh nyata di Sumenep ada 287 desa, 34 desa tidak ada listrik, itu di Jawa, bagaimana di luar Jawa," tandasnya.

Tags : DPR RI , UMKM , COVID-19