Big Data Masih Jadi Problem Utama Pemerintah di Anggaran PEN

JAKARTA, RADARBANGSA.COM – Anggota DPR RI Komisi XI,  Fathan Subchi mengaku jika keakuratan data masih menjadi masalah utama bagi pemerintah dalam menyusun penyerapan anggaran Program Ekonomi Nasional (PEN).

“Sebetulnya sampai hari ini, persoalan Big Data menjadi sangat problem di pemerintah,” ungkap Fathan dalam webiner daring, Selasa 6 Oktober 2020.

Ia mengatakan rancunya Big Data ini juga menjadi persoalan di rapat – rapat parlemen dalam merumuskan angka dan kebijakan di PEN.

“Itu juga menjadi concern di Komisi VIII ketika bicara dengan Departemen Sosial, PKH (Program keluarga harapan), juga concern di Komisi VII ketika berbicara subsidi listrik, siapa yang disubsidi yang 450 kva, juga problem di LPG siapa yang disubsidi Gas 3 kg, problem juga di Komisi IV siapa yang disubsidi pupuk,” tegas Politisi PKB ini.

Ia lantas meminta kepada pemerintah untuk merumuskan arus komunikasi yang tepat agar tidak terjadi tumpah tindih data antara di daerah dengan di pusat.

“One Data ini penting karena saya kira ketika kita bicara perlindungan sosial yang jumlahnya Rp 150 Triliun itu luar biasa sekali besarnya,” imbuhnya.

Ia juga menekankan agar realisasi PEN dipercepat mengingat pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan tanda tanda perlambatan.

“Penyerapannya masih rendah. Perlu digenjot penyerapan APBN dan PEN, beserta keakuratan data dan ketepatan orang yang menerima,” tukasnya.