Menkeu: Energi Terbarukan Masih Jadi Prioritas Pemerintah

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan jika perubahan iklim masih menjadi fokus prioritas pemerintah di tengah prioritas penanganan pandemi COVID-19.  Dengan demikian komitmen indonesia untuk melanjutkan transisi ke energi baru terbarukan (EBT) juga masih menjadi prioritas hingga detik ini.

“Pemerintah terus melanjutkan komitmen dengan menyusun kebijakan dan instrumen untuk menangani masalah perubahan iklim,” ungkap Menkeu dalam keterangannya resminya, Selasa 3 November 2020.

Ia menjelaskan saat ini tak mudah bagi Indonesia untuk mempersiapkan transisi ke EBT mengingat penanganan pandemi juga harus segera dituntaskan. Namun upaya transisi ke EBT akan terus digenjot mengingat komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dunia.

“Tantangan besar bagi Indonesia untuk bisa mewujudkan 23% bauran EBT dalam energi nasional. Namun, Indonesia tidak kekurangan potensi, dari 4.442 gigawatt potensi EBT baru digunakan 10,4 gigawatt atau 2,4%,” imbuhnya.

Dalam memaksimalkan potensi tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan banyak insentif untuk mendukung BUMN Sektor Energi dan Pemerintah Daerah dalam mempercepat transisi ke EBT.

“Kami memberikan insentif berupa fasilitas perpajakan tax allowance dan tax holiday, insentif biaya pelabuhan, pembebasan pajak bumi dan bangunan. Pada transfer dana ke daerah, kami juga memberikan Dana Alokasi Khusus yang dirancang untuk mendorong Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur EBT terutama pembangkit listrik tenaga surya, biogas dan panas bumi,” jelas Menkeu.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan  suntikan modal kepada PT PLN selaku BUMN sektor energi untuk membantu percepatan pembangunan sektor EBT.

“Kami meminta PT PLN untuk berkomitmen menggunakan tambahan modal tersebut untuk perluasan dan pengembangan EBT sehingga uang yang dikeluarkan menjadi strategis untuk masa depan,” tukas Menkeu.