Revitalisasi Terminal Jatim B Butuh Tambahan Anggaran

RADARBANGSA.COM – Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim) menegaskan akan memperjuangkan tambahan anggaran revitalisasi terminal tibe B di APBD 2021.

Upaya ini dilakukan karena kondisi terminal yang tersebar di beberapa kabupaten/kota itu memprihatinkan. 

“Terminal Tipe B seperti ini harus mendapat perhatian serius. Maka, alokasi anggaran untuk revitalisasi harus proporsional. Bayangkan, pembangunan Terminal Magetan ini diajukan Rp6 miliar. Tetapi yang disetujui hanya Rp200 juta. Ini jauh dari kebutuhan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Muhammad Azhari, Minggu 22 November 2020.

Azhari mengatakan, pada usulan rehabilitasi terminal tipe B beberapa waktu lalu sudah disepakati anggaran Rp15 miliar. Alokasi tersebut untuk kebutuhan rehabilitasi tujuh terminal tipe B di Jatim, termasuk Magetan. 

“Kalau ada 15 miliar, minimal Magetan ini dapat Rp2 miliar. Bukan Rp200 juta. Karena itu, anggaran ini harus ditambah. Pada pembahasan RAPBD 2021 nanti, kebutuhan anggaran ini akan kami perjuangkan,” katanya. 

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jatim Masduki mengatakan, perbaikan terminal tipe B merupakan keharusan. Sebab, keberadaan terminal ini sangat penting bagi masyarakat, terutama di daerah. 

“Sejak 2017 lalu, terminal tipe B ini resmi beralih dari kabupaten/kota ke provinsi. Jangan sampai ada imej di masyarakat bahwa terminal ini tidak semakin bagus. Karena itu harus ada peningkatan,” kata politisi PKB ini. 

Masduki, menilai ada beberapa hal yang harus diperbaiki di terminal tipe B tersebut, di antaranya ruang tunggu penumpang, papan informasi, pagar pembatas, gedung operasional, hingga kios dan fasilitas umum. Semua sarana itu penting untuk menunjang kemudahan masyarakat dalam menggunakan angkutas massal.

“Selain itu, terminal juga harus bisa memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar. Semua ini sulit tercapai ketika terminal tidak diperbaiki,” ujarnya. 

Ke depan, dia juga berharap pengelolaan terminal bisa lebih modern, misalnya penggunaan teknologi untuk mencatat retribusi, hingga pengecekan armada yang beroperasi. Apakah layak jalan dan tidak.