CIPS: Kesuksesan IE-CEPA Bergantung pada Tingkat Keseriusan Indonesia

RADARBANGSA.COM – Lolosnya perjanjian dagang antara Indonesia dengan EFTA dalam kerangka CEPA pada referendum Swiss 7 Maret 2021 kemarin merupakan berita baik bagi hubungan antara Indonesia dan Swiss. Namun demikian, masih terdapat banyak pekerjaan rumah untuk pelaku usaha Indonesia.

Diungkapkan oleh Ekonom Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan, bahwa Indonesia perlu lebih serius pada upaya kegiatan ekonomi demi mensukseskan kemitraan Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).

Upaya kegiatan ekonomi yang lebih serius ini meliputi metode budidaya tanaman dengan cara yang ramah lingkungan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi yang memperhatikan unsur keberlanjutan dan tidak eksploitatif.

“Isu keberlanjutan dalam pertanian, yang paling sering disorot adalah komoditas kelapa sawit dengan produk olahannya berupa minyak sawit, sudah lama disorot oleh negara-negara Eropa. Indonesia dinilai menjalankan praktik pertanian dan ekonomi yang tidak sustainable dan tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan,” tegas Pingkan.

Oleh karenanya, Indonesia hendaknya menerima masukan itu dan melakukan upaya perbaikan  yang lebih serius.

“Kalau kita semua memikirkan nasib para petani kelapa sawit dan mereka yang tergantung pada industri ini, masukan seperti ini sangat layak untuk dipertimbangkan untuk menjaga kelangsungan komoditas ini dan memperluas jangkauan pasarnya,” jelas Pingkan.

Secara khusus, dalam perjanjian IE-CEPA terdapat komitmen mengenai Kerja Sama yang juga menyasar produk kelapa sawit sehingga memberi ruang bagi negara EFTA dan Indonesia l untuk mengimplementasikan rencana aksi nasional di Indonesia untuk mengurangi deforestasi dan memastikan keanekaragaman hayati.

Jika Indonesia ingin mengoptimalkan manfaat IE-CEPA dan meningkatkan ekspor ke pasar EFTA, maka Indonesia perlu terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan praktik keberlanjutan dan perhatian pada aspek lingkungan.

“Pemerintah juga perlu mengevaluasi berbagai kebijakan perdagangan yang selama ini diterapkan, melihat apakah kebijakan tersebut dapat mendukung berbagai kemitraan ekonomi yang Indonesia jalin dengan berbagai negara dan kawasan. Kemitraan yang disepakati tentu harus didukung oleh kebijakan yang sesuai, yang mengarah pada tercapainya tujuan dari kemitraan tersebut,” tutup Pingkan.