Iuran Macet, BPJS Ditaksir Alami Kerugian Rp40 Trilun di 2025

RADARBANGSA.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diprediksi mengalami defisit hingga Rp40, 7 Triliun di tahun 2025.

Defisit ini ditaksir jika BPJS tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam tubuh badan hukum itu sendiri.  

Berdasarkan riset yang dipublikasikan oleh National Library of Medicine salah satu pemicu peningkatan defisit yang juga telah terjadi selama 5 tahun terakhir adalah pembayaran premi yang tidak berkelanjutan khususnya pada Kelompok Mandiri.

Dalam keterangan RISED, dilaporkan jika pembayaran dari orang yang terdaftar sebagai peserta hanya sekitar 80%. Ini mengingat mayoritas peserta JKN mandiri mayoritas adalah masyarakat kelas menengah dan bekerja di sektor informal.

RISED mengkategorikan beberapa faktor yang membuat mandeknya keinginan peserta BPJS untuk membayar premi, diantaranya adalah faktor pengalaman, pengetahuan dan lingkungan.

Bagi orang yang punya pengalaman membayar layanan rumah sakit sebelum mengikuti JKN cenderung rutin membayar premi.

Ketakutan kehilangan (loss aversion) membuat orang menghindari kemungkinan untuk mengeluarkan banyak uang untuk pengobatan di kemudian hari, sehingga mereka lebih memilih untuk membayar JKN.

Bagi mereka yang memiliki pengetahuan lebih tentang program JKN beserta manfaatnya dan sudah terbiasa menggunakan layanan kesehatan juga cenderung lebih rutin membayar.

Temuan ini sesuai dengan konsep capability approach yang dicetuskan oleh Amartya Sen.

Sedangkan bagi mereka yang tidak familiar terhadap informasi dan pengalaman layanan kesehatan formal cenderung tidak termotivasi untuk membayar premi JKN secara rutin.

Kendati demikian, RISED mecatat jika perilaku dan perspektif masyarakat masih dapat diubah dengan cara memberikan informasi dan bukti riil kepada masyarakat.

Interaksi sosial antar masyarakat dapat menjadi salah satu jalan untuk membentuk karakter individu, contohnya sosialisasi program, kampanye kesehatan dan pemanfaatan JKS hingga menyediakan tenaga kesehatan di daerah-daerah dapat memberikan gambaran komprehensif tentang layanan kesehatan dan manfaatnya untuk masyarakat.

Pengalaman tersebut dapat menunjukkan kebermanfaatan keanggotaan JKN dan mendorong individu untuk membayar premi secara rutin.