Siti Mukaromah Ungkap Bagi Hasil Pusat-Daerah Belum Seimbang

RADARBANGSA.COM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Siti Mukaromah menilai bagi hasil keuangan pusat dan daerah belum seimbang. Bagi hasil yang diwujudkan dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa (RKDD) masih menuai persoalan di daerah sehingga isu ini harus kembali dibicarakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita lihat di lapangan postur pembagian pusat dan daerah menurut saya belum seimbang," ujar Erma, sapaan akrabnya, seperti dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa, 7 Desember 2021.

Menurut legislator Fraksi PKB itu, daerah yang memiliki potensi alam luar biasa terutama pertambangan terus didorong mengeksplorasi potensi alamnya untuk menambah pundi-pundi devisa negara. Namun, lanjutnya, hasil eksplorasi itu tak kembali ke daerah via TKDD secaa maksimal sehingga daerah merasakan ada ketidakadilan pembagian hasil pembangunan.

"Saya pikir perlu dipertimbangkan kembali ketika kita mengejar devisa dan income buat negara. Income tersebut harus seimbang antara pusat dan daerah. Daerah juga harus mengelola anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Untuk itu, Erma meminta agar pusat merespons keluhan para kepala daerah. Sumber daya alam daerah yang sudah tereksploitasi untuk pusat, bisa dimanfaatkan pula hasilnya untuk menyejahterakan masyarakat daerah. "Artinya bagi negara kita bisa menjadi sumbangan maksimal untuk membangun negara. Namun, tidak meninggalkan potensi daerah yang bermanfaat bagi daerah. Maka dana pusat dan daerah harus ada perimbangan," tandas Anggota Komisi VI DPR ini.