Pemerintah Harus Lindungi Petani Bawang Putih dari Serbuan Impor

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, Pemerintah harus melindungi para petani bawang putih dari serbuan impor. Menurutnya, Pemerintah harus berpihak kepada rakyat.

“Kita harus melindungi petani bawang putih dari banjir impor. Selain itu kita juga harus berpihak pada tujuan kemandirian bawang putih. Untuk itu kita perlu mengaturnya agar tujuan itu tercapai,” kata Rachmat Gobel dalam keterangan persnya, Kamis 30 Desember 2021.

Menurut Gobel, Indonesia mengimpor sekitar 500 ribu ton bawang putih per tahun, dan hampir 100 persen berasal dari Tiongkok. Sedangkan produksi bawang putih dari dalam negeri sekitar 90 ribu ton per tahun.

“Berdasarkan data, Indonesia pernah swasembada bawang putih pada tahun 1994. Jadi sebetulnya kita mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri,” ungkapnya.

Hanya saja, lanjut Gobel, seperti yang terjadi pada produk-produk pertanian dan peternakan lainnya, Indonesia selalu gagal menata importasinya. Padahal kedudukan petani Indonesia lemah karena keterbatasan lahan dan juga karena faktor kemiskinan. Selain itu, posisi tawar petani juga lemah sehingga tidak mendapat perlindungan.

“Yang terjadi kemudian adalah muncul importir yang nakal dengan menghancurkan harga. Maka terjadi seperti dalam hukum perang: hancurkan, duduki, lalu kuasai,” ujarnya.

“Saat Indonesia bisa swasembada bawang putih, ada sekitar 100 kabupaten yang menjadi sentra bawang putih. Sekarang cuma ada di Lombok Timur, Magelang, Temanggung, dan Karanganyar. Mereka kapok,” sambungnya.

Gobel menyebut, sejak beberapa tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia sedang berupaya untuk bisa swasembada bawang putih lagi.

“Pemerintah menggelontorkan dana APBN untuk itu. Sehingga mulai muncul petani bawang putih di Humbahas, Solok, Bandung Barat, Cianjur, Majalengka, Garut, Tegal, Malang, Banyuwangi, Probolinggo, Bantaeng, Malino, Minahasa Selatan, dan banyak lagi,” tuturnya.