Setop Impor, UMKM akan Pasok Kebutuhan Dalam Negeri

RADARBANGSA.COM - Pemerintah berkomitmen meningkatkan belanja pengadaan barang dan jasa kementerian atau lembaga (K/L) melalui penggunaan produk dari dalam negeri. 

Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa di tengah kesulitan ekonomi yang melanda dunia saat ini, Indonesia harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli dan bangga pada buatan lokal melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. 

“Saya lihat pengadaan barang dan jasa ini belinya barang impor semuanya. Padahal kita punya pengadaan barang dan jasa pusat itu Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, BUMN 420 triliun. Ini uang besar sekali yang pernah kita lihat," ungkapnya dalam Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Jumat 25 Maret 2022.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menambahkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah dapat berkontribusi 1,7% dan BUMN 0,4% kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia jika mampu melakukan pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri. 

“Kalau kita beli barang impor, kita memberi pekerjaan ke negara lain. Capital outflow, berarti uang kita keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini. Coba kita belokkan ke sini, barang yang kita beli dari dalam negeri, berarti akan ada investasi, membuka lapangan pekerjaan sampai 2 juta lapangan pekerjaan," tegas Presiden. 

Presiden Jokowi menuturkan bahwa saat ini baru terealisasi Rp214 triliun pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri. Dia pun menargetkan, lebih dari Rp400 triliun pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri dapat terwujud pada Mei 2022 nanti. 

Dia mencontohkan, banyak produk yang dapat diproduksi dalam negeri dan tidak perlu impor. Seperti CCTV, seragam dan sepatu TNI dan Polri, alat kesehatan dan tempat tidur rumah sakit, alsintan dan traktor pertanian, ATK, dan lainnya. 

Dia juga meminta agar produk UKM segera masuk ke e-katalog LKPP. Ditargetkan pada akhir 2022, sebanyak 1.000.000 produk UKM mampu hadir dalam e-katalog LKPP untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah.