Anggaran Subsidi Kian Naik, Pemerintah Perlu Awasi Distribusi Barang

RADARBANGSA.COM - Pemerintah diminta mengawasi secara serius terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) mengingat anggarana subsidinya yang mencapai Rp502 triliun di RAPBN 2023.

Seruan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, Kamis 18 Agustus 2022.

“Memang anggaran subsidi kita sangat besar, yaitu Rp502 triliun. Namun, bukan tidak mungkin anggaran ini kembali membesar apabila pemerintah tidak dapat mengawasi pendistribusiannya,” kata Sartono dalam keterangan resminya.

Dia pun mengantakan pemerintah perlu merevisi Perpres BBM, agar subsidi jatuh kepada masyarakat yang berhak.

"Kenaikan LPG dan BBM non subsidi juga semakin membuat tekanan ekonomi bagi masyarakat. Sudah seharusnya Pemerintah tidak menaikan harga BBM subsidi dan fokus merevisi Perpres No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran BBM, sehingga subsidi yang dikeluarkan menjadi tepat sasaran," tandas Sartono.

Menurut dia, saat ini masyarakat sudah merasakan lonjakan harga pangan dan energi yang sangat tinggi. Saat yang sama ekonomi masyarakat baru berangsur membaiki dari pengaruh pandemi Covid-19.

"Konflik Rusia-Ukraina membuat harga minyak dan gas bumi semakin melambung. Harga minyak yang tinggi ini membuat inflasi juga melonjak. Indonesia memang negara penghasil migas, namun lapangan migas kita sudah sangat tua, dan memiliki penurunan tingkat produksi yang besar. Oleh karena itu, transisi energi dengan menggunakan energi terbarukan menjadi solusi yang tepat, agar Indonesia tidak bergantung dengan energi fosil," tutup Sartono.