Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Nasional Turun Hingga 12,5% di 2029

RADARBANGSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional hingga mencapai 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029.

Ia menjelaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional hingga mencapai 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus memperkuat daya saing nasional.

“Tujuan kami sederhana, bagaimana biaya logistik semakin efisien, konektivitas antardaerah semakin kuat, investasi dan lapangan kerja semakin tumbuh, serta distribusi barang dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik,” ujar AHY dilansir dari antaranews, Senin (8/6/2026).

Karena itu, Indonesia juga mendorong berbagai peluang kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia, transfer pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kapasitas industri transportasi nasional agar semakin siap menghadapi tantangan masa depan.

AHY menambahkan, di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia perlu terus membuka ruang kolaborasi yang mampu memperkuat daya saing nasional.

Menurutnya, yang terpenting bukan hanya siapa mitra kerja samanya, melainkan bagaimana setiap kerja sama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dia menegaskan, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa, transportasi bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan urat nadi yang menghubungkan masyarakat, memperkuat persatuan, serta membuka akses terhadap berbagai peluang ekonomi.

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa. Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” ujar AHY.

AHY menekankan bahwa penguatan konektivitas antarpulau menjadi kunci untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus menekan biaya logistik nasional.

Tanpa sistem transportasi yang terintegrasi, distribusi barang dan jasa disebutnya akan tetap mahal dan menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.