Abdul Fatah: Isu Darurat Tenaga Kerja Asing Terlalu Dipolitisasi

JAKARTA, RADARBANGSA.COM-  Direktur Lembaga Kajian Lembaga Kajian dan Pemberdyaan Masyarakat (LEKAT), Abdul Fatah menilai bahwa persoalan Tengaga Kerja Asing (TKA) dijadikan alat pukul memasuki momentum politik pilpres 2019.

“ Faktanya Indonesia tidak darurat tenaga kerja asing, karena ada momentum politik, semua isu dijadikan alat pukul dan itu tidak membuat kita produktif,” ungkap Abdul Fatah pada diskusi ketenagakeraan di Kafe Demang Sarinah, Jum’at (27/04/2018).

Bahkan, Fatah juga mengatakan bahwa elit politik di Indonesia bisa dikatakan terserang penyakit stress, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dicurigai dan dipolitisasi akan merugikan rakyatnya.

“hari ini, elit kita punya penyakit stress, tak bisa berfikir sehat, apapun yang dilakukan oleh pemerintah dicurigai dan dituduh merugikan rakyat. Ini adalah pesepsi yang kemudian dianggap fakta, semisal ada orang asing berkumpul di bandara, tanpa ada klarifikasi yang jelas, lalu diisukan Indonesia diserbu tenaga kerja asing,” Katanya.

Politisasi persoalan TKA ini membuat masyarakat tidak produktif, yang ada hanya saling curiga, menurut Abdul Fatah, yang perlu kita lakukan adalah komitmen untuk mengawasi bersama kebijakan pemerintah, kedaulatan Indonesia jangan sampai direbut oleh asing.

“Pemerintah harus membuka diri, jika ada kebijakan yang kurang baik harus bisa menerima kritik dan masyarakat harus cerdas, jangan gampang dipengaruhi oleh isu yang tidak jelas. Jika ditemukan pekerja asing yang illegal segera laporkan pada pihak yang berwenang,” Ujar Fatah.

Desen Ilmu Ekonomi FEB UI, Nina Triaswati punya pandangan  bahwa isu TKA  disebabkan oleh sistem pelaporan yang tidak akurat dari dinas ketenagakerjaan. Sehingga data yang terkumpul gampang dipolitisasi dan dijadikan isu menjelang momentum politik.

“ harus dikui dan faktanya di Indonesia ada pekerja asing dan pemerintah sudah membuat aturan yang jelas terkait TKA, karena disebabkan sistem pelaporan dari dinas ketenagakerjaan tidak jelas, akhirnya ketika data yang masuk kepusat gampang dipolitiasi,” Papar Nina.

Untuk Isu TKA, dalam pemaparan   Nina Triaswati diperlukan singkroniasi antar lembanga, baik itu pihak imigrasi, kepolisian, kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Pariwisata.