PKS Janji Hapus Pajak Motor, PKB: Tak Pro Rakyat!

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh menanggapi pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengaku akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019. Hal tersebut dipandang Nihayatul tidak pro rakyat miskin.

"Asumsinya, orang yang punya motor kan kaya. Yang dihilangkan adalah masyarakat miskin yang tidak punya. Yang punya motor orang kaya kok malah dihilangkan subsidinya, nanti kita dari mana dapatnya? Masak dipukul rata semua?" kata Nihayatul dilansir dari detik.com, Jumat, 23 November 2018.

Perempuan yang akrab disapa Ninik itu kemudian menyinggung soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Kebijakan tersebut berbeda dengan keinginan PKS yang ingin menghapus pajak motor.

"Kan Pak Jokowi sudah benar itu, (harga) bensin dinaikkan. Karena asumsinya yang punya kendaraan bermotor kan (yang mampu). Kalau kita kasih (BBM murah), berarti menyubsidi orang kaya. (Penghapusan pajak motor) ini pendangan yang tidak prorakyat miskin," jelasnya.

Ninik menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Sementara, pajak termasuk salah satu sumber pendapatan negara.

"Berapa persen sih masyarakat (miskin) yang punya motor? Kalau memang orang miskin, berarti seharusnya masyarakat miskin. Tapi kan nggak juga. Asumsinya kalau dia bisa mengkredit motor, berarti dia punya kemampuan untuk itu. Dan saya pikir pajak itu bagian dari kewajiban tiap warga negara," tandasnya.

Selain itu, Ninik juga menangapi wacana PKS yang ingin memberlakukan SIM seumru hidup. Ia menilai, SIM tidak bisa disamakan dengan KTP.

Kalau KTP seumur hidup saya sepakat banget, karena itu kan identitas. Kalau SIM kan kaitannya dengan banyak hal, skill, dan sebagainya. SIM kan sebagai tanda yang bersangkutan punya keahlian, tanggung jawab untuk keselamatan di jalan. Kalau SIM hanya sebagai identitas, sulit. Bukan seperti KTP," tuturnya.

Sebelumnya, PKS mengaku memperjuangkan penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup agar bisa mengurangi beban masyarakat. Mereka beralasan beban hidup rakyat semakin berat dengan kenaikan tarif dasar listrik dan melambungnya harga pangan.

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzamil Yusuf di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis, 22 November 2018.