RUU KUHP Disetujui DPR dan Pemerintah, Sesaat Lagi Disahkan

| Kamis, 19/09/2019 10:23 WIB
RUU KUHP Disetujui DPR dan Pemerintah, Sesaat Lagi Disahkan Ilustrasi RUU KUHP (dok Radarbangsa)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Komisi III DPR dan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengesahannya akan dilakukan di penghujung masa DPR 2019-2024.

Persetujuan dan pengesahan RUU KUHP ini merupakan capaian fenomenal DPR dan pemerintah untuk mengganti fundamen hukum pidana peninggalan pemerintah Kolonial Belanda yang sudah ratusan tahun berlaku di Tanah Air.

Ketua Panja RUU KUHP Mulfachri Harahap yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI menyampaikan laporannya dalam rapat kerja tersebut. Isu-isu penting dan perubahan pasal-pasal dalam KUHP disampaikannya secara terbuka.

“Pembahasan RUU KUHP ini bukan masalah yang mudah karena menjadi bagian dari reformasi KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum pidana di Indonesia,” ungkap Mulfachri dalam keterangannya, Rabu 18 September 2019.

Politisi PAN ini melanjutkan, RUU KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana yang ada di Indoensia dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini. Dan bersama pemerintah, Panja telah berkomitmen memprioritaskan pembahasan RUU KUHP hingga tuntas.

RUU KUHP yang segera disahkan ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan supremasi hukum di Indoensia. Mulfachri menjelaskan isu-isu krusial selama pembahasan RUU ini. Misalnya, kini korporasi dapat menjadi subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawabannya.

Lalu, pemidanaan tidak harus dengan penjara dan prinsip pemidanaan bukan berarti menderitakan terpidana, tapi dengan pemasyarakatan dan pembinaan. Isu penting lainnya adalah sistem pemidanaan anak dibedakan dengan orang dewasa.

“Hukum positif baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau hukum adat yang hidup di masyarakat dapat diterapkan di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” paparnya.

Tags : DPR , KUHP , Komisi III