Sekjen PBNU: Soal Menteri, Kita Serahkan Sepenuhnya ke Presiden

JOMBANG, RADARBANGSA.COM - Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini mengatakan, sikap NU dalam pemerintahan Jokowi tetap tidak ingin mendikte dan memaksa-maksa. Bahkan dalam menentukan pembantu presiden tingkat menteri, pihaknya menyerahkan totalitas ke presiden terpilih dalam Pemilu 2019 lalu.

Baginya, presiden tentu punya pengalaman dan pertimbangan khusus dalam memilih orang yang akan membantunya. "Apalagi ini periode kedua dari Presiden Jokowi," kata Helmy saat mengunjungi Pesantren Tebuireng, Kamis, 17 Oktober 2019.

"Secara sikap, PBNU dalam hal kabinet memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada presiden karena itu hak prerogatifnya menentukan anak bangsa yang ikut dalam kabinet," ujarnya.

Baca Juga: Para Kiai Minta Gus Muhaimin Perjuangkan 6 Pos Menteri

Ditegaskannya, pilihan sikap ini agar tidak menimbulkan kesan NU maksa dan haus kekuasaan politik. NU sebagai organisasi tetap netral dan memilih politik yang lebih tinggi, yaitu politik kebangsaan.

"Kita tidak ada sikap buru-buru, memaksa ini atau memaksa itu dan lebih ke sami`na wa atha`na ke presiden," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa nama dari kader NU santer dikabarkan masuk dalam kabinet Jokowi-Ma`ruf Amin. Nama-nama tersebut antara lain Ipang Wahid, putra KH Salahuddin Wahid dan Yenni Wahid (putri Gus Dur).

Dua nama ini merupakan keturunan dari Hadratussyaikh KH M Hasyim Asyari. Selain itu, Ketua PBNU KH Said Aqil juga dikabarkan masuk dalam pos mentri.

Selanjutnya, ada mantan Wakil Gubenur Jawa Timur Syaifullah Yusuf dan Muhammad Hanif Dhakiri. Nama terakhir saat ini menjabat Menteri Ketenagakerjaan dan Plt Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Baca Juga: PKB Siapkan Kader Terbaik untuk Menteri Kabinet Jokowi-Ma`ruf Amin

Saat ditanya apakah PBNU memberikan usulan nama untuk dijadikan mentri ke Jokowi dan Ma`ruf Amin, Helmi tidak menjawab dan hanya mengembalikan ke presiden. "Saya kira Presiden sudah mencatat itu,"tandas Helmy.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)- KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024 rencananya akan dilakukan pada hari Minggu, 20 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB di Gedung MPR RI. Acara pelantikan akan dihadiri oleh mantan Presiden RI ke5 Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala negara sahabat serta pimpinan partai koalisi.