Nihayah Ingatkan Pemerintah Harus Fokus pada Pengembangan SDM

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019 digelar di Gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019, KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 –2024.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Ma’ruf Amin. Momentum ini harus disyukuri bersama, karena bisa disaksikan oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih dihadiri oleh para pemimpin negara lain. Semoga prosesnya berjalan lancar, tertib dan aman,” ucap Nihayatul Wafiroh, anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) periode 2019 – 2024 dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/10).

Ninik –panggilan Nihayatul Wafiroh– mengingatkan bahwa pemerintah yang sah secara konstitusi wajib didukung. Wajar bila masyarakat Indonesia sangat menaruh harapan besar agar ke depan segala sektor kehidupan semakin lebih baik. Apalagi janji politik dalam kampanye dan visi misi Indonesia sudah dijelaskan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Satu di antaranya tentang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Saya setuju SDM harus menjadi fokus kerja pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua ini. Pengalokasian anggaran besar untuk program – progam SDM menjadi kunci kemajuan Indonesia yang berperadaban. Lahirnya generasi emas sebagai bonus demografi memang harus disiapkan. Rencana panjang Presiden yang memulainya sejak dalam masa kandungan ibu hingga perguruan tinggi, sudah tepat,” cetus Ninik yang lama berkecimpung di Komisi IX DPR RI.

Ninik yang kini dipercaya sebagai Ketua Bidang Kesehatan dan Inklusi Disabilitas DPP PKB berpandangan, selama ini tantangan pembangunan dan peningkatan SDM berkutat pada beberapa persoalan klasik. Misal lemahnya daya saing dan ketimpangan pelayanan kesehatan.  Selain itu rendahnya akses kelompok rentan seperti kaum perempuan dan penyandang disabilitas terhadap kesempatan kerja yang kompetitif.

“Pembangunan SDM perlu diperjuangkan melalui sektor kesehatan, pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai perkembangan zaman. Ketiganya harus bersinergi, komprehensif dan berkesinambungan agar target tercapai. Saya berharap masyarakat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program kerja pemerintah lima tahun ke depan,” tutur Ninik.

Ninik menambakan, pembangunan SDM adalah investasi jangka panjang. Dimana fokusnya antara lain pembentukan dan pembenahan pada manusia, sistem serta mutu pendidikan. Tak terkecuali pendidikan di pesantren. Perjuangan hingga pengesahan RUU Pesantren yang diinisiasi dan dikawal penuh oleh Fraksi PKB, diyakini Ninik kian menambah kontribusi pesantren dalam pembangunan dan peningkatan SDM yang dicanangkan Presiden Jokowi.

“Karena itu, saya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD segera membuat rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Pesantren yang dimasukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sebab sejatinya pembangunan SDM menjadi tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.