Atasi Permasalahan PMI, Atase Ketenagakerjaan Harus Diperkuat

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ditjen Binapenta & PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerjasama dengan ILO Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait komitmen bersama (Tripartit Plus Platform) dalam penguatan Pelindungan Pekerja Migran Nonprosedural serta peran Atase Ketenagakerjaan, di Jakarta, Senin 28 Oktober 2019.

Turut hadir dalam acara ini Plt. Dirjen Binapenta, Aris Wahyudi, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Eva Trisiana, Country Manager ILO Indonesia Michiko Miyamoto, serta perwakilan seluruh Stakeholder dari K/L.

Dalam sambutannya, Aris Wahyudi mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini ditujukkan dalam rangka memperkuat dan percepatan mengenai implementasi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Aris memandang guna mendukung terkait hal tersebut, maka sangat diperlukan kerjasama dan koordinasi yang intensif antar stakeholder, kepada para PMI kita, baik pada masa sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

“Tantangan dan tugas yang kita hadapi saat ini yakni bagaimana memberikan pelindungan bagi pekerja migran kita dari hulu, guna meminimalisasikan pekerja migran kita yang mengalami masalah non prosedural / undocumented terkait proses pemberangkatan maupun selama mereka bekerja,” jelasnya.

Aris juga menyampaikan bahwa terdapat tiga isu mendasar terkait PMI yang harus kita selesaikan bersama, yaitu PMI yang berstatus ilegal atau non prosedural, Pekerja Migran Indonesia menjadi obyek pemerasan, maupun human trafficking,dan Pekerja Migran Indonesia minim keterampilan.

“Cara menanganinya adalah dengan tugas dan fungsi Atase Ketenagakerjaan terus diperkuat, nantinya peran dari Atnaker ini diharapkan dapat terus meminimalisir isu/permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di luar negeri,” tukasnya.