Prioritas Polugri Indonesia Lima Tahun ke Depan, Menlu Sampaikan `4 Plus 1`

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan pidato mengenai prioritas politik luar negeri (Polugri) Indonesia dalam lima tahun ke depan sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo. Retno menyebut, ada empat prioritas utama dan satu prioritas tambahan yang diistilahkannya dengan `4 Plus 1`.

"Prioritas politik luar negeri 5 tahun ke depan merupakan kontinuitas dari pelaksanaan polugri 5 tahun ke belakang, ditambah beberapa penajaman di beberapa bagian. Penguatan antara lain dilakukan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi," kata Retno saat Media Briefing Penyampaian Prioritas Polugri Indonesia 2019-2024 di Kantor Kemenlu, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.

Baca Juga: Menlu RI Pimpin Sidang Terbuka PBB Bahas Pasukan Perdamaian

Dijelaskannya, prioritas pertama adalah penguatan diplomasi ekonomi. Terdapat sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, salah satunya adalah kapitalisasi penguatan pasar domestik. Dalam langkah ini, lanjutnya, Indonesia harus menjaga pasar domestik dari produk-produk yang masuk secara ilegal dan produk dumpling.

Selain itu, Indonesia juga akan melakukan penguatan pasar tradisional dan melakukan terobosan untuk menembus pasar non-tradisional seperti Asia Selatan dan Tengah, Timur tengah, Amerika Latin dan Kawasan Pasifik.

Prioritas kedua dan ketiga yakni diplomasi perlindungan WNI di luar negeri serta diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. "Diplomasi harus dapat bekerja untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Penyelesaian batas-batas negara akan dintensifkan melalui perundingan. Diplomasi kedaulatan akan terus dipertebal," terangnya.

Sementara itu, prioritas utama lainnya adalah meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia. Retno berujar dalam 5 tahun ke depan, Indonesia akan menduduki posisi penting di sejumlah organisasi dan forum internasional. Hingga akhir 2020, Indonesia masih akan duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2021-2022. Kemudian pada 2023 nanti, Indonesia juga akan menjadi ketua ASEAN dan Ketua G20.

Baca Juga: Menlu Retno Bicara Perangi Terorisme di Forum PBB

Keempat prioritas utama tersebut, sambung Retno, tidak akan dapat dicapai jika tidak memiliki infrastruktur diplomasi yang kuat. Inilah yang akan menjadi prioritas tambahan atau yang disebut sebagai plus 1.

"Untuk itu, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat infrastruktur diplomasi, serta mendidik para diplomat menjadi diplomat andal dan berkualitas," tuturnya.