PKB Nilai Pilkada Asimetris Lebih Rasional Daripada Langsung

| Selasa, 12/11/2019 20:35 WIB
PKB Nilai Pilkada Asimetris Lebih Rasional Daripada Langsung Syaiful Huda (Juru Bicara DPP PKB). (Foto: istimewa)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Namun, PKB mengusulkan Pilkada Asimetris karena lebih rasional dibanding Pilkada Langsung.

"Kami memahami keresahan Mendagri terkait pelaksanaan pilkada langsung yang di beberapa wilayah lebih banyak menimbulkan dampak negatif. tetapi jangan lupa di beberapa wilayah, mekanisme pilkada langsung melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang membawa dampak kesejahteraan bagi warganya," kata Juru Bicara DPP PKB Syaiful Huda dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 November 2019.

Baca Juga: Didampingi Petinggi DPP PKB, Gus Muhaimin Sowan Gus Mus

Huda memandang, evaluasi akan dampak negatif Pilkada Langsung bisa saja dilaksanakan. Dari evaluasi tersebut, lanjutnya, akan diketahui peta wilayah di mana Pilkada langsung memberikan dampak positif maupun negatif.

Meskipun begitu, tegasnya, indikator-indikator evaluasi harus ditentukan terlebih dahulu serta bersifat terbuka terhadap akses publik.

"Di wilayah-wilayah yang dampak negatif Pilkada langsung lebih mendominasi, bisa dipikirkan mekanisme pemilihan lain yang bisa menekan dampak negatif tersebut, bisa pemilihan melalui DPRD ataupun mekanisme yang lain," jelas Huda yang juga menjabat Ketua Komisi X DPR RI itu.

Untuk itu, Huda mengusulkan mekanisme Pilkada Langsung. Pelaksanaan Pilkada asimetris adalah mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan Pilkada Langsung maupun Tak Langsung di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah.

"Pilkada Asimetris ini menarik karena pelaksanaan pilkada sesuai dengan kondisi objektif masyarakat, baik dari sisi tingkat pendidikan, tingkat kerawanan keamanan, maupun tingkat kedewasaan politik pemilih di wilayah masing-masing," paparnya.

Kemudian, ujarnya, opsi kedua yang dipertimbangkan adalah pemilihan tidak langsung di tingkat provinsi dan pemilihan langsung di tingkat kabupaten/kota. Opsi ini didasari atas pemikiran bahwa gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga pemilihannya cukup melalui DPRD.

Baca Juga: Syaiful Huda: Fasilitas DPRD Harus Digunakan Untuk Kepentingan Rakyat

Oleh karena itu, di tingkat Kabupaten/Kota Pilkada harus dilakukan secara langsung karena kepala daerah yang terpilih adalah representasi kepentingan warga.

"PKB sendiri lebih cenderung setuju dan akan memperjuangkan opsi kedua ini," tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan efektivitas sistem pilkada langsung. Dia menilai, sistem ini menimbulkan banyak dampak negatif, yakni politik biaya tinggi. 

Tags : Pilkada Asimetris , Pilkada Langsung , Mendagri , Syaiful Huda

Berita Terkait