PKB Jatim Gelar Sosialisasi Produk Hukum Hasil Muktamar 2019

SIDOARJO, RADARBANGSA.COM - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Timur mengadakan Sosialisasi Produk Hukum Hasil Muktamar PKB Tahun 2019, 14-15 Desember 2019 di Sofia Front One Hotel Juanda Sidoarjo.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPW PKB Provinsi Jawa Timur sekaligus Menteri Desa, dan PDT, Abdul Halim Iskandar, Kepala Sekretariat DPP PKB, Muhlisin beserta Tim kesekretariatan DPP PKB.

Pak Halim (sapaan akrab Abdul Halim Iskandar) menyebut kegiatan ini membahas detail terkait dengan AD ART PKB terbaru Hasil Muktamar PKB Bali 2019, dan Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Produk Hukum PKB.

Pak Halim juga menekankan pentingnya tata organisasi sebagai penguatan kelembagaan Partai. “Prinsipnya, siapapun Kader PKB yang diamanatkan menjadi Pengurus adalah Petugas Partai,” kata dia.

Pak Halim juga menjelaskan penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan pendisiplinan kader. Menurut dia, kader yang menduduki jabatan seperti Pimpinan Dewan, Ketua Fraksi harus menjalankan kebijakan partai sebagai kepanjangan tangan PKB. Hal ini dimaksudkan untuk soliditas partai.

Sebagai Ketua PKB Jawa Timur, Pak Halim menginstruksikan kepada Pengurus DPC Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk membentuk 100 persen kepengurusan tingkat Ranting/Desa.

Sementara itu, Muhlisin menyatakan, aturan mengenai strukturisasi hingga Ranting tertuang dalam Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan Struktur Dewan Pengurus Partai.

Menurut Muhlisin, struktur PKB yang kuat menjadi salah satu legitimasi aspirasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“PKB hadir melakukan peran utamanya sebagai penghubung antara proses-proses pemerintahan dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. PKB mengamanatkan Penataan Struktur Partai sampai tingkat Ranting,” tutur dia.