Abdul Wahid Desak Pemerintah Selesaikan Persoalan Tumpang Tindih Lahan

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Komisi VII DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Informasi Geospasial di ruang rapat Komisi VII, Nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid meminta agar Badan Informasi Geospasial mempercepat Detail Rencana Tata Ruang untuk mempecepat penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan terutama di daerah-daerah. 

"Upaya BIG dalam menyusun Pemetaan Besar Tata Ruang, selain sebagai basis data, tentu nanti akan menjadi rujukan daerah dalam menyusun rencana tata ruang wilayah. Oleh sebab itu kita dukung dan dorong agar ini disegerakan guna menyelesaikan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi,” kata Abdul Wahid.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Riau itu menyampaikan bahwa di Provinsi Riau sangat banyak terjadi tumpang tindih lahan.

"Riau contohnya, Pak. Saya asal Riau, banyak sekali terjadi tumpang tindih lahan akibat tata ruang wilayahnya bermasalah, perusahaan pemegang HGU banyak yang menggarap lahan melebihi jumlah luas izin yang diberikan. Akibatnya, ada jutaan hektar lahan yang digarap tapi tidak masuk sebagai sumber penerimaan negara. Ini jelas merugikan negara dan daerah,” jelas Abdul Wahid.

Untuk itu, Abdul Wahid yang juga Ketua DPW PKB Riau itu mendukung langkah BIG dalam menyusun pemetaan skala besar melalui kebijakan satu peta nasiona “Semoga dapat menjadi solusi tumpang tindah antar instansi terkait selama ini, juga menjadi rujukan pasti bagi daerah dalam menyusun RTRW,” ungkapnya.

Sementara Kepala BIG Prof Hasanudin Z. Abdini dalam pemaparannya meminta dukungan dari Komisi VII RI untuk percepatan penyelesaian penyusunan pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional.

"Upaya percepatan penyusunan pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional (one map policy) kami harapkan mendapat penguatan dan dukungan dari komisi VII,” katanya.