DPR Ingatkan Parlemen Negara-negara Muslim Terkait Resiko Masa Depan Palestina

OUAGADOUGOU, RADARBANGSA.COM – Anggota Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpartisipasi di pertemuan tahunan Komisi Palestina ke-10 yang dihelat di Ouagadougou, ibukota Burkina Faso. Komisi tetap di Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC/Persatuan Parlemen Negara-negara OKI) ini mendiskusikan isu-isu krusial Palestina antara lain  masalah ekspansi permukiman  ilegal Israel, status Yerusalem dan rekonsiliasi faksi-faksi Palestina.

“Sejak lebih dari tujuh dekade, masalah Palestina masih tidak memiliki perkembangan yang menguntungkan bagi pihaknya. Kondisinya kian memburuk. Pengakuan AS atas permukiman ilegal Israel, relokasi Kedutaan Besar AS ke Al Quds Al Sharif (Yerusalem), proposal kesepakatan yang diusulkan AS, dugaan normalisasi negara-negara tetangga Israel, perpecahan Palestina yang belum terselesaikan, dan situasi Jalur Gaza yang semakin memburuk, itu semua pukulan telak bagi masa depan Negara Palestina,” papar Luluk Nur Hamidah, Anggota Delegasi DPR dari Fraksi PKB itu.

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu menegaskan dukungan penuh Indonesia atas langkah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) baru-baru ini yang akan membuka penyelidikan atas kejahatan Israel.

“Upaya ICC itu harus menjadi perhatian bersama.Saya mendesak parlemen OKI mengambil kontribusi nyata dengan mendorong pemerintah masing-masing untuk mendukung langkah ICC itu,” imbuh Politisi Fraksi PKB ini.

Legislator yang duduk di Komisi IV itu mengingatkan bahwa permukiman ilegal Israel sebagai ancaman paling berbahaya bagi pembentukan Negara Palestina di masadepan.

“Langkah ilegal penjajah Israel tersebut akan mengubah lanskap Palestina baik secara demografis  maupun sosial. Pada akhirnya  semua tanah Palestina yang diduduki akan dipaksa sebagai bagian dari wilayah Israel. Sayangnya, permukiman ilegal Israel terus berlanjut. Negara-negara di dunia termasuk parlemen harus mengerahkan upaya bersama dalam  mengimplementasikan Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB,” tegasnya.

Luluk juga menyampaikan keprihatinan lain terkait kemanusiaan rakyat Palestina yang semakin terdegradasi.

“Kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan serta kelompok muda Palestina tidak mendapatkan hak-hak yang layak sebagai manusia,” imbuh dia.

Di sisi lain, anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah IV itu mencemaskan situasi yang semakin memburuk di Jalur Gaza. “Kami Anggota Delegasi Indonesia menyarankan kepada Komisi Palestina PUIC untuk membentuk misi khusus berkunjung ke Gaza. Itu untuk menunjukkan komitmen penuh PUIC terkait solidaritas terhadap Gaza yang terisolasi sejak tahun 2007,” pungkas Luluk.