Kementerian PUPR Terus Tingkatkan Profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa

BALI, RADARBANGSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Salah satunya dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yakni Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) di 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK).

Dengan unit kerja, sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik sehingga diharapkan selama masa proses hingga hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas, dan akuntabel.

"Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa baik dari segi akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Perubahan ini juga merupakan wujud komitmen Kementerian PUPR untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tegak, lurus, dan bersih," kata Menteri Basuki saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Ke-V di Bali, Selasa 11 Februari 2020 kemarin.

Dikutip laman pu, Menteri Basuki menjelaskan bahwa pembentukan BP2JK merupakan langkah Kementerian PUPR dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip PBJ yakni efisien, efektif, adil, transparan, terbuka, bersaing, dan akuntabel. Peningkatan kualitas PBJ juga dilakukan dengan menyiapkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa (SIKAP) untuk menggambarkan kinerja Badan Usaha yang dapat digunakan dalam menciptakan proses PBJ yang lebih efisien.

"Saya harap semua pihak, baik pengguna maupun penyedia jasa segera mulai memanfaatkan sistem tersebut, khususnya untuk mencatatkan kualifikasi penyedia. Kami mengajak semua khususnya Gapeksindo yang hadir dan maupun yang tidak hadir menggunakan katalog sektoral maupun kompetitif katalog untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat repetitif supaya lebih terjamin," katanya.