Pertamina Rugi Rp11 T, Legislator PKB Abdul Wahid Pertanyakan Manajerial Hulu dan Hilir

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Komisi VII DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati serta direksi lainnya, di ruang Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2020. RDP ini juga dilakukan secara virtual yang diikuti anggota Komisi VII yang lain.

RDP tersebut membahas Tugas dan fungsi ISC sebagai pengganti Petral untuk impor minyak mentah dan BBM, Rencana PT Pertamina (Persero) dalam penggunaan BBM ramah lingkungan, Progres dan proyeksi keterjaminan penyediaan LPG 3Kg kepada rakyat pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sesudah restrukturisasi PT Pertamina (Persero) Sub Holding Pemasaran, Proyeksi realisasi volume B30 sampai BIOO untuk Tahun 2020 sampai Tahun 2024, Proyeksi volume Impor minyak mentah dan impor BBM Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dan Proyeksi produksi/lifting minyak dan gas khusus PT Pertamina (Persero) Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Dalam kesempatan itu, salah satu Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Wahid menyoroti kerugian Pertamina sekira Rp11 triliun. “Saya mencermati beberapa belakangan ini terkait perombakan sistem manajerial saya berharap banyak dari sistem yang telah diusahakan oleh pertamina secara manajerial dengan memisahkan antara Hulu dan Hilir harapan besar kita. Tetapi setelah kita baca beberapa media beberapa waktu yang lalu, kekhawatiran kita juga terjadi bahwa Petamina merugi yang diakibatkan beberapa faktor. Kita punya ekspektasi Petamina ingin berubah lebih baik menjadi redup dengan kasus atau peristiwa yang terjadi terutama terkait sorotan media terkait kinerja Pertamina di 2020 ini, ” kata Abdul Wahid.

“Terkait Pertamina merugi, manajemen Pertamina sudah dirubah secara subtansi antara Hulu dan Hilir dan juga ada reveneri yang mengelola itu. Nah itu belum terlihat gambarannya berapa sih kerugiannya antara Hulu dan Hilir berapa persentase kerugiannya dari Rp 11 triliun itu,” tanya Abdul Wahid ke Direksi Pertamina.

Politisi asal Riau ini juga mempertanya soal kerugian pertamina di Hulu, apakah ini mempengaruhi alih kelola terminasi yang ada di Blok Rokan. Karena hingga hari ini belum ada yang menggembirakan soal itu.

“Saya ingin menyoroti Hulu ini karena berkaitan dengan daerah saya. Saya khawatir dengan alih kelola terminasi Blok Rokan. Dengan kinerja Pertamina seperti ini, apakah juga tidak akan mempengaruhi dia tentang produksinya yang memang sampai hari ini saya belum lihat ada tanda-tanda, belum ada yang menggembirakan  dari terminasi Blok Rokan ini antara Chevron dan Pertamina,” katanya.

Padahal, sebelumnya, ia juga ingin melakukan rapat atau berdiskusi soal Blok Rokan dengan menghadirkan pemerintah daerah,  “Sebelumnya, kita ingin menjadwalkan rapat soal ini tapi sampai hari ini belum  termasuk ketika kita ingin menghadirkan pemerintah daerah terkait Blok Rokan ini,” katanya.

Sebelumnya diberitakan bahwa pada Semester I tahun 2020, Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp11 triliun.