Anggia Minta Pemerintah Evaluasi Total Penanganan COVID-19

| Selasa, 01/12/2020 12:35 WIB
Anggia Minta Pemerintah Evaluasi Total Penanganan COVID-19 Anggia Ermarini (Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB). (Foto: istimewa)

RADARBANGSA.COM - Evaluasi total, menyeluruh, dan sistemik, mutlak harus dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang hingga hari ini belum menunjukkan adanya perkembangan yang menggembirakan.

"Sudah sembilan bulan pemerintah bekerja dan membentuk satgas serta tim khusus untuk mengatasi pandemi. Namun, diakui atau tidak, kita belum merasakan adanya perubahan mendasar dalam penurunan grafik pasien positif. Trennya justru makin meningkat. Evaluasi total mutlak harus segera dilakukan supaya penanganannya tidak begini-begini saja," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Anggia Erma Rini di Jakarta, Selasa, 1 Desember 2020.

Anggia melihat dari beragam aspek, penanganan covid belum beranjak lebih baik. "Secara statistik, dari waktu ke waktu kita selalu mencapai rekor baru, baik dari pasien positif baru, pasien positif yang meninggal, hingga kasus tertinggi di Asia Tenggara. Sisi ekonomi, kita jelas mengalami resesi. Sisi sosial, masyarakat belum mendapat petunjuk yang jelas tentang kepastian vaksin. Sisi politik, protokol kesehatan sekadar menjadi komoditas politik yang tak berkesudahan. Tentu model penanganan begini tidak bisa dibiarkan terus-terusan," ujarnya.

"Ratusan triliun anggaran yang dialokasikan, sepertinya belum mampu memberikan dampak signifikan untuk membendung persebaran covid. Padahal negara-negara lain, tren grafiknya mengalami penurunan. Suka tidak suka, harus ada evaluasi serius terkait hal ini. Harus ditelaah kembali sisi mana yang menjadi kelemahan kita dalam konteks penanganan. Jangan sampai kita tidak belajar dari kesalahan-kesalahan penanganan yang sangat mungkin terjadi," ujar Anggia.

Perempuan yang juga pernah bergiat di Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) ini mencontohkan banyak ditemui kasus orang meninggal bukan karena Covid tapi menggunakan Protokol Covid. "Kasus-kasus malpraktik yang makin sering terjadi itu sepertinya karena rumah sakit sekadar ingin mengambil anggaran Covid. Ini harus dirapikan betul. Rumah Sakit nakal seperti itu harus disanksi tegas agar tidak bermain-main dengan anggaran negara. Praktik nakal yang memanfaatkan momentum pandemi demikian, tentu sangat tidak bertanggungjawab dari sisi medis dan akuntabilitas publiknya. Seolah-olah lembaga pelayanan kesehatan sedang menari-nari di atas penderitaan masyarakat. Itu tidak boleh terjadi," ujar Anggia.

Untuk itu, legislator fraksi PKB itu meminta agar evaluasi penanganan pandemi menitikberatkan pada aspek perapian database pasien Covid antara data pemerintah pusat dan pemda yang sering tidak sinkron, diagnosa ketat pasien meninggal terkategori Covid, serta evaluasi peruntukan alokasi budget Covid. "Evaluasinya jangan setengah-setengah. Harus total, komprehensif, holistik, meliputi semua aspek, dan melibatkan semua stakeholder. Rantai komando yang tidak jalan harus tegas dipangkas, daripada mengganggu kinerja secara keseluruhan," kata Anggia.

Tags : DPR RI , Evaluasi , COVID-19 , PKB , Indonesia