Belajar Tatap Muka Dimulai Januari, Ketua Komisi X: Jangan Saling Menyalahkan

RADARBANGSA.COM - Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menilai keputusan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) merupakan keputusan yang sulit.

Karena itu Huda mengimbau semua pihak untuk menahan diri dengan tidak menyalahkan siapapun, baik sekolah, anak, guru, pemerintah maupun DPR RI.

“Itu keputusan yang sulit. Untuk itu, kami meminta tidak saling menyalahkan siapa pun, baik sekolah, guru, anak, orang tua, DPR maupun Kemendikbud RI,” katanya di Gedung DPR RI, Kamis, 3 Desember 2020.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut, Indonesia kini memasuki darurat pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga proses pendidikan tersebut tak bisa berjalan secara maksimal.

Tidak hanya itu, kesulitan ekonomi memaksakan semua pihak harus saling mengontrol dan bertanggungjawab. “Dan, ketika ada yang suspek di sekolah, maka saat itu pula sekolah harus dihentikan,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Huda, sudah memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, guru termasuk mahasiswa dan dosen sebesar Rp 37 juta peserta didik dimaksud.

Hanya saja, lanjut Syaiful Huda harus diakui subsidi itu belum memberi daya ungkit bagi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara maksimal. “Itu hanya menjangkau 50 persen dari kebutuhan,” akuinya.

“Tak semua sekolah siap PTM. Di sisi lain sudah banyak anak yang tak mau sekolah lagi, karena membantu orangtuanya bekerja. Kalau ini dibiarkan membahayakan masa depan mereka. Jadi, jangan sampai anak-anak menolak belajar dan memilih kerja,” tambahnya.

Dijelaskan Syaiful Huda, Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri yang sudah dikeluarkan tidak mewajibkan sekolah-sekolah dilakukan secara PTM. Karena itu, mesti ada izin dari Pemda, Diknas setempat, sekolah, dan orangtua.

“Kalau terbukti sekolah itu tidak siap, maka tidak wajib melakukan PTM,” tutupnya.