Mitigasi Bencana Banjir Dibutuhkan Kordinasi Lintas Sektor

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Radesa Institute bekerja sama dengan program Konservatif-Westminister Foundation for Democracy (WFD) menggelar webinar Mitigasi Penanggulangan Bencana: Regulasi, Anggaran dan Edukasi, Kamis, 18 Februari 2021.

Sudaryatno dari APIK Indonesia Network menyampaikan, menurut BNPB terdapat tren peningkatan bencana secara nasional yang merupakan bencana hidrometerologis seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran huran dan lahan serta kekeringan. Bahkan menurut laporan WALHI, meningkatnya bencana ekologis berkorelasi dengan kerusakan lingkungan hidup dan perubahan Iklim.

"Diperlukan mitigasi bencana yang melibatkan peran serta seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, daerah, lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat pada umumnya," kata Sudaryanto.

Menurutnya, kedudukan pemerintah daerah amatlah strategis dalam mengatasi bencana banjir. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah melalui peraturan daerah atau lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga berwenang merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.

"Perumusan perspektif dan implementasi mitigasi multi bencana perlu disusun dengan teliti dan melibatkan berbagai pihak. Sudut pandang yang digunakan tidak terbatas pada satu kejadian bencana, tetapi menginventarisasi faktor penyebab dan memproyeksikan kejadian bencana turuannya," katanya.

Sementara itu, Direktur Radesa Institute, Billy Ariez, tahun 2021 ini atas usulan DPRD Lamongan, akan disusun Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan non Alam. Hal ini patut mendapatkan masukan dari pakar, Akademisi dari masyarakat.

“Masukan dari pihak kampus/akademisi dan NGO akan sangat berarti untuk memaksimalkan dukungan.” ujar Billy Ariz yang memandu Acara.