Gus AMI Launching Buku Negara dan Politik Kesejahteraan

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau karib disapa Gus AMI ini melaunching buku berjudul Negara dan Politik Kesejahteraan di Aula Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Maret 2021 secara virtual.

Menurut Gus AMI, buku ini merupakan jawaban atas banyaknya aspirasi, kritik, dan juga masukan dari masyarakat selama dia menjadi Wakil Ketua DPR RI bidang Kokesra.

“Saya ini menjadi Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat yang ketiga. Mulai 1999, 2004, lalu sekarang ini. Makanya judul bukunya Negara dan Politik Kesejahteraan sebagai pertanggungjawaban saya selama menjadi wakil ketua bidang kesejahteraan rakyat,” kata Gus AMI.

Menurut Gus AMI, Problem kebangsaan saat ini cukup kompleks dan memerlukan penangan cepat dan tepat. Dia menjelaskan, kemiskinan mencapai 10,19 persen (27,55 juta orang); pengangguran mencapai 9,77 juta (7,07 persen dari total angkatan kerja).

Lalu Indeks Pembangunan Manusia: 71, 94 di mana Indonesia berada peringkat nomor 107 dari 189 negara; ketimpangan: rasio gini saat ini mencapai 0,381 poin; problem intoleransi; berbagai konflik sumber daya alam, dan lain lain.

“Apa yang harus dilakukan? Memastikan kehadiran dan peran negara di tengah rakyat sebagai solusi dan jalan keluar masalah rakyat,” ungkap Gus AMI.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, politik kesejahteraan berdiri di atas landasan etis bahwa seluruh produk kebijakan negara harus mengemban satu pakta bahwa ia hadir untuk menyelamatkan dan menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya.

Langkah-langkah fundamental harus dilakukan agar Indonesia tidak tenggelam lebih dalam. Arah kebijakan politik kesejahteraan harus segera diubah dan bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat.

“Politik kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan cara menggerakkan bandul pendulum kebijakan negara ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat,” ungkap Gus AMI.

Praktik politik kesejahteraan, lanjut Gus AMI, merupakan kritik keras atas model pembangunan ekonomi eksklusif yang polanya hanya terkonsentrasi dan menguntungkan sebagaian kecil kelompok tertentu.

Kelemahan fatal model pembangunan eksklusif karena ia tidak mampu mengajak seluruh lapisan masyarakat melalukan mobilitas vertikal untuk berbagi menikmati nisbah dan irisan-irisan kue pembangunan.

“Politik kesejahteraan harus menjadi parameter tunggal untuk mengukur apakah sebuah kebijakan yang dilahirkan telah meletakkan pembenaran etis dalam seluruh proses dan implementasinya,” tutur Gus AMI.

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsudin, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, Menaker Ida Fauziyah, Katib Aam PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, Muhammad Syarif Bado, Kepala Perpusnas RI.

Nampak hadir pula Sekjen DPP PKB, Hasanuddin Wahid, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, sejumlah anggota DPR RI Fraksi PKB, diantaranya Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun A Syamsurijal, Anggota DPR RI KH. Maman Imanulhaq, Muhammad Kadafi dan lainnya.