Wapres Maruf Amin Sebut Anggaran Penyelesaian Kemiskinan Ekstrem Cukup Besar

RADARBANGSA.COM - Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin mengatakan bahwa anggaran penyelesaian kemiskinan ekstrem untuk tahun 202 cukup besar, yakni mencapai Rp440,69 triliun. Anggaran ini, sebutnya, untuk bantuan sosial, subsidi serta program kegiatan pemberdayaan.

"Alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp440,69 triliun. Jadi anggarannya sebenarnya cukup besar ya untuk menyelesaikan tujuh provinsi dan 35 kabupaten dan kota itu," kata Kiai Maruf saat memimpin Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) secara virtual, Rabu, 25 Agustus 2021.

Adapun ketujuh provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua. Kemudian, lanjutnya, setiap provinsi itu dipilih lima kabupaten dan kota yang kemudian semuanya mewakili jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.

"Di tiap-tiap provinsi dipilih lima kabupaten, jadi seluruhnya ada 35 kabupaten dan kota untuk mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional," tuturnya.

Anggaran tersebut terbagi untuk pendistribusian bantuan sosial dan subsidi sebesar Rp272,12 triliun serta untuk program pemberdayaan dan kegiatan peningkatan produktivitas sebesar Rp168,57 triliun. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Kiai Maruf mengungkapkan bahwa jumlah warga miskin di Indonesia sebanyak 27,54 juta orang, sedangkan warga miskin ekstrem sebesar 10,86 juta orang.

Dilansir dari antaranews.com, Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi masyarakat yang langka akan kebutuhan dasar, termasuk makanan, air bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal pendidikan dan informasi. Bank Dunia mendefinisikan kondisi kemiskinan ekstrem ialah masyarakat yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar AS per orang per hari.